Salaman Dengan AHY, Ini Tanggapan Moeldoko: Namanya Juga Rekan Satu Kabinet

Redaksi Netz

Netz.id – Jakarta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi santai pertemuannya dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden Partai Demokrat sekaligus Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Direktur Jenderal Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Demikian momen jelang Rapat Paripurna Dewan Menteri yang digelar di Istana Kerajaan Jakarta, Senin (26 Februari 2024). Saat itu, Moldoko terlihat berjabat tangan dengan AHY.

“Ini lumrah. Namanya juga rekan pemerintah dan itu lumrah,” kata Moeldoko kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Moeldoko mengatakan interaksinya dengan AHY biasa saja. Sebab, sejak konflik di tubuh Partai Demokrat, Moldoko baru pertama kali bertemu dan bersalaman dengan AHY.

“(Interaksinya) biasa saja. Bukankah tadi kamu melihatnya kaku?” kata Moeldoko.

Moeldoko mengaku tak malu bertemu AHY dan berjabat tangan. Meski ada konflik, Moeldoko menegaskan hal itu tidak bertentangan dengan hubungan kerja pemerintahan Joko Widodo.

“Hubungan industrial tidak ada gangguan, belum ada alasannya. Kita bicara efisiensi pemerintah,” kata Moeldoko.

Moeldoko pun mengumumkan rencana mengundang AHY ke Sekretariat Presiden. Ia bersedia berdiskusi tentang ATR/BPN dengan AHY.

AHY berkata, “Rencananya saya akan mengundang (AHY) nanti saat ada pertemuan di KSP, jadi tidak ada masalah.”

Ada momen menarik sebelumnya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat kabinet di Istana Kerajaan Jakarta, Senin (26 Februari 2024).

Untuk pertama kalinya, Kepala Staf Kepresidenan Moledoko, Ketua Umum Partai Demokrat, Menteri Pertanian, Tata Ruang, dan Pertahanan (ATR/BPN) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu di lokasi yang sama.

Untuk pertama kalinya, Kepala Staf Kepresidenan Moledoko, Ketua Umum Partai Demokrat, Menteri Pertanian, Tata Ruang, dan Pertahanan (ATR/BPN) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu di lokasi yang sama.

Baca Juga  Kata AHY Disaat Salaman Dengan Moeldoko, Saya Tak Ingin Besar-besarkan Yang Sudah Lewat

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, sidang paripurna Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi dimulai pukul 09.30 WIB. Salah satu rapat kabinet membahas persiapan bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 1445 H.

Sebelum Perdana Menteri Joko Widodo memasuki istana, para menteri dan kepala lembaga negara saling menyapa dan berbincang ramah. Diantaranya adalah AHY yang baru pertama kali menghadiri sidang Kabinet Paripurna dan bertemu dengan menteri-menteri lainnya.

AHY lebih dulu sampai di Istana. Saat Mouldoko tiba, AHY sedang berbicara dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Sementara itu, Moeldoko pertama kali bertemu dan berbicara dengan Menteri Agama Yaqut Halil Kumas dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotego. AHY sendiri berdiri tak jauh dari Moeldoko.

Moeldoko menghampiri AHY yang sedang asyik berbincang dengan Hadi Tjahjanto. Moeldoko dan putra sulung presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pun berjabat tangan dan berbincang singkat.

Saat aksi unjuk rasa dimulai, Moeldoko duduk di barisan depan. Sedangkan AHY duduk di baris kedua di belakang Menteri Kabinet Pramono Anong.

Hubungan AHY dan Moeldoko tidak baik karena terlibat konflik internal di lingkungan Partai Demokrat. AHY mengumumkan pada 1 Februari 2021 ada upaya pengambilalihan paksa kursi pengemudi yang sudah ia duduki selama 11 bulan.

Ia mengatakan, salah satu perwakilannya berasal dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penemuan itu dilakukannya 10 hari sebelum 1 Februari 2021 karena ketidakpuasan karyawan.

“Pelaku gerakan ini berjumlah 5 orang: 1 orang anggota Partai Demokrat saat ini, 1 orang pengurus yang sudah tidak aktif selama 6 tahun, 1 orang mantan pengurus yang diberhentikan tidak dengan hormat dari partai selama 9 tahun karena tuduhan korupsi, dan 3 tahun. Sebelumnya, seorang eksekutif berkata, “Saya anggota partai.” “Saya keluar,” katanya. Sedangkan eksekutif non-partisan adalah pejabat tinggi pemerintah dan saat ini sedang meminta konfirmasi dan penjelasan kepada Presiden Joko Widodo,” kata AHY di kantor DPP Jakarta saat itu.

Baca Juga  Kata AHY Disaat Salaman Dengan Moeldoko, Saya Tak Ingin Besar-besarkan Yang Sudah Lewat

Dia menambahkan: “Gerakan ini mencakup pejabat penting pemerintah yang secara fungsional berada dalam lingkup kekuasaan yang paling dekat dengan Presiden Joko Widodo.”

AHY menyebut langkah itu merupakan bagian dari kudeta yang dilakukan partainya. Nama-nama seperti Nazaruddin, Johnny Allen Murboun, Max Sobakwa, dan Marzouki Ali perlahan mencuat. Belakangan, di antara anak buah AHY, yakni Hirzaki Mahindraputra, Direktur Strategi dan Komunikasi Demokrat DPP, muncul nama Direktur KSP Moel Doko.

Para eksekutif Star of Mercy sangat bersemangat untuk mendukung AHY. Bahkan, putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 RI, mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi atas keberadaan nama Molduku.

Terjadi perselisihan dagang antara kubu AHY dan Moeldoko. Bahkan, para eksekutif seperti Max Sobakwa dan Johnny Allen Marbon sempat terang-terangan menyatakan kesal dengan kakak Eddie, Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

Karena mendapat perlawanan dari pengurus yang demokratis, AHY dipecat. Bukannya mundur, aksi ini malah memicu gugatan balik bahkan sampai ke pengadilan hingga berujung pada sidang khusus (KLB) yang digelar di Sibulangit, Del Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021.

Hingga akhirnya pemilu presiden digelar, Moldoko mampu mengalahkan Marzouki Ali dalam hitungan cepat. Tak disangka, Moldoko ternyata sudah datang dan langsung mengenakan jaket demokrasi berukuran besar berwarna biru. Di hadapan pendukungnya, ia lantang menyatakan KLB Deli Serdang konstitusional.

“KLB ini konstitusional sebagaimana diatur dalam AD/ART,” ujarnya.

Kubu Moldoco pun menyerahkan hasil pertemuan luar biasa Delhi Serdang pada Selasa, 9 Maret 2021 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Masih terdapat berbagai pertarungan publik yang terjadi antara kedua kubu.

Namun, pada akhir Maret 2021, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Raoli menyatakan hasil KLB Delhi Serdang tidak disetujui karena tidak memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, termasuk perwakilan DPD dan DPC.

Baca Juga  Kata AHY Disaat Salaman Dengan Moeldoko, Saya Tak Ingin Besar-besarkan Yang Sudah Lewat

Kubu Moldoko juga mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung dan PTUN. Namun gugatannya dibatalkan dan AHY dinyatakan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Tags

Bagikan

Also Read

Leave a Comment