hero
(ANTARA)

EDITOR : FEBRY ARIFMAWAN

16 September 2019, 14:30 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Beberapa orang mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode terdahulu mendatangi Gedung KPK, Senin siang. Mereka memberikan dukungan moril kepada komisioner dan pegawai komisi antirasuah.

Mereka pun menyarankan agar DPR tak terburu-buru membahas revisi Undang-undang KPK. "Kami para senior berharap bahwa pembahasan itu jangan terburu-buru, diperbanyak menyerap aspirasi, pendapat,” kata mantan Ketua KPK periode pertama, Taufiqurahman Ruki.

Mantan pimpinan KPK, Taufiqurrahman Ruki memberikan keterangan terkait polemik revisi UU KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019). Dalam keterangan tersebut mereka menilai revisi UU KPK yang akan digodok DPR seharusnya menguatkan pemberantasan korupsi, bukan malah melemahkan. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Periode Pertama, Erry Riyana Hardjapamekas menepis beredarnya kabar mundurnya beberapa pimpinan KPK Periode 2015-2019. “Bahwa pimpinan KPK tidak ada satupun yang mengundurkan diri. Satu-satunya yang tadi tidak ada adalah Pak Saut Situmorang yang meminta cuti dan disepakati untuk cuti dua minggu," kata Erry.

Selain Ruki dan Erry, eks pimpinan KPK lainnya yang hadir ialah mantan Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah dan Tumpak Hatorangan Panggabean. Seperti diketahui sebelumnya, draft revisi Undang-undang KPK versi DPR menyertakan sejumlah point yang dinilai berpotensi melemahkan kinerja KPK di masa depan. 

Mantan pimpinan KPK, Taufiqurrahman Ruki (kedua kanan) dan Erry Riyana Hardjapamekas (kiri) memberikan keterangan terkait polemik revisi UU KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Point-point tersebut misalnya: penuntutan harus dikordinasikan dengan Kejaksaan Agung, penyadapan harus seizin dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas, pembentukan Dewan Pengawas oleh DPR. Hal ini dinilai akan melemahkan KPK dalam memaksimalkan fungsinya memberantas korupsi. Oleh karena itu banyak pihak termasuk Wadah Pegawai KPK menolak revisi UU KPK. 

RIO PRAMASTA | IRVAN MAULANA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments