hero
(ANTARA)

EDITOR : FEBRY ARIFMAWAN

25 Juni 2019, 14:00 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Kebijakan dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai pro dan kontra. Salah satu kritik datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Selain menyalahi prosedur hukum karena belum disahkannya Raperda mengenai zonasi wilayah, kebijakan itu dianggap lebih pro kepada para pebisnis. “Dalam kasus ini sebenarnya gubernur itu punya wewenang untuk tidak memberikan IMB dan juga sekaligus membatalkan Pergub 206 tahun 2016. Ini soal pilihan kebijakan politik Gubernur Anies terhadap IMB di atas pulau D,” ujar Direktur Eksekutif Walhi, Tubagus Soleh Ahmadi.

Deretan bangunan yang  berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin (17/6/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Walhi pun menganggap tak relevan lagi faktor keterlanjuran sebagai alasan dikeluarkannya kebijakan itu. “Alasan keterlanjuran tidak bisa lagi. Banyak kok IMB bangunan yang sudah berdiri digusur. Kenapa dalam hal ini tidak berani? Artinya ini benar-benar soal keberpihakan pemerintah,” ujar Tubagus. 

Tubagus juga mengingatkan bahwa Anies tahun lalu mencabut atau menarik daftar rancangan raperda zonasi Pantai Utara Jakarta. Padahal perda tersebut berhubungan juga dengan Pergub nomor 206 tahun 2016. “Tapi kenapa dia hanya menarik itu saja?” tanya Tubagus.

Suasana sejumlah bangunan yang  berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin (17/6/2019). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Seperti diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan yakin apa yang dikeluarkan dan diputuskan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta telah menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di pulau reklamasi C dan D.

Penerbitan IMB ini sendiri mengacu pada Pergub nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancangan Kota Pulau C, D, dan E, hasil reklamasi kawasan strategis pantai utara.

YAKSA SEMBODO | ARI PRIAMBODO

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments