hero

EDITOR : ALBERT WILLIANCOEN

18 Juni 2019, 16:47 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tim kuasa hukum Tim  Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menolak perbaikan permohonan dari tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Menurut tim kuasa hukum TKN Jokowi-Ma'ruf, isu dasar permohonan dianggap jauh berbeda dari permohonan awal yang diberikan kepada pihak Mahkamah Konstitusi (MK). Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh tim kuasa hukum KPU dalam sidang lanjutan Selasa pagi, 18 Juni 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

"Kita tetap menjawab 2 permohonan itu tetapi kita juga tetap menyatakan keberatan atas perbaikannya," ujar Ketua KPU Arief Budiman.

Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) selaku pihak termohon berbincang dengan Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) sebelum mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Arief menambahkan bahwa beberapa poin diantaranya seperti sumber alat bukti hingga tudingan kecurangan terhadap kubu nomor urut 02 jelas tidak dicantumkan dalam isi permohonan awal. Sejalan dengan pernyataan pihak KPU, Ketua Tim Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf, Yuzril Ihza Mahendra juga melontarkan eksepsi guna menyangkal dalil-dalil yang digunakan kubu nomor urut 02. "Memohon kepada Mahkamah Konstitusi setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima sedangkan dalam pokok perkara menolak surat permohonan," kata Yuzril.

Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra selaku pihak terkait bersiap mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Menurut Yuzril, eksepsi dari pihak tim kuasa hukum TKN Jokowi-Ma'ruf bertitik tolak dari permohonan pertama tapi juga menjawab permohonan kedua yang sekaligus disatukan petitumnya dalam permohonan tersebut. Dalam perkembagannya tim kuasa hukum TKN Jokowi-Ma'ruf meminta MK untuk menerima eksepsi yag kemudian perkara sengketa hasil pilpres 2019 ini dihentikan tanpa harus masuk pokok perkara, karena perkara dianggap tidak memenuhi syarat. Sebelumnya tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi membacakan isi permohonan versi perbaikan sebanyak 147 halaman pada sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 pada Senin, 10 Juni 2019 lalu yang berbeda dengan dokumen pertama yang hanya berisikan 37 halaman saja.

YAKSA SEMBODO | DIKA WIDARTO

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments