hero
Kepala BNPP Marsdya M. Syaugi didampingi Menhub Budi K. Sumadi memberikan keterangan pers, di Istana Bogor, Jabar, Rabu, 20 Juni 2018 malam. (SETKAB)

EDITOR : REZA ADITYA

21 Juni 2018, 12:05 WIB

SUMATERA UTARA, INDONESIA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan telah membentuk sejumlah tim gabungan untuk melakukan pencarian, pertolongan, dan penanganan para korban musibah tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara.

"Untuk pencarian dan pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertindak selaku penanggung jawab operasi," kata Budi, di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, 20 Juni 2018.

Daftar nama korban yang hilang, di posko Pelabuhan Tigaras, Simalungun, Sumatera Utara . (ANTARA/Irsan Mulyadi)

 

BACA JUGA:
Duka Jokowi untuk KM Sinar Bangun
Kesaksian Korban Selamat Tenggelamnya KM Sinar Bangun

Menurut Budi, kali pertama yang dilakukan kementeriannya adalah membentuk tim pencarian dan pertolongan dengan Basarnas. Tim itu juga diisi kepolisian dan TNI serta unsur perangkat daerah lainnya.

Selaini itu, kata Budi, ada juga tim pencari fakta yang dilibatkan. Mereka berasal dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang jug berupaya mencari penyebab kecelakaan kapal.

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Marsdya  M. Syaugi menjelaskan institusinya mengerahkan 70 personel ntuk melakukan pencarian dan pertolongan bagi para korban secara maksimal.

Syaugi menjelaskan bahwa operasi pencarian dilangsungkan selama 7 hingga 10 hari.  Dia berharap pihaknya mampu menemukan seluruh korban dari musibah itu.

Tim SAR gabungan melakukan proses pencarian korban KM Sinar Bangun di Danau Toba. (ANTARA/Irsan Mulyadi)

 

“Setelah 10 hari apabila masih ada korban yang belum ditemukan akan kami tambah (hari pencarian)." ujar Syaugi. "Kami akan berusaha all out."

Selain melakukan pencarian dan penanganan para korban, pemerintah melalui KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) juga akan melakukan audit bagi pelaksanaan angkutan transportasi penyeberangan.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, audit tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Kementerian Perhubungan untuk mengatur operasi pelayaran penyeberangan agar musibah serupa tak kembali terulang.
 
TIM LIPUTAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments