hero
Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD didampingi anggota yang lain menyampaikan keterangan pers, di Kantor BPIP, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018. (SETKAB)

EDITOR : REZA ADITYA

31 Mei 2018, 15:25 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mahfud MD  bertemu Presiden Joko Widodo pada Rabu, 30 Mei 2018  malam. Pada pertemuan itu, Mahfud mengatakan Presiden membahas soal polemik hak keuangan ketua dan anggota BPIP.

“Waktu bertemu dengan Presiden saya ditemani oleh Yenti Ganarsih seorang perempuan antikorupsi, lalu rektor Universitas Diponegoro Yos Johan," ujar Mahfud, Kamis, 31 Mei 2018. "Presiden Jokowi ditemani oleh staf khusus Ari Dwipayana.” 

Presiden Joko Widodo. (ANTARA/Wahyu Putro)

 

BACA JUGA:

Dalam pertemuan tersebut, menurut Mahfud, Presiden Jokowi mengaku merasa tidak enak karena membuat Dewan Pengarah BPIP menjadi serba disalahkan orang. Khususnya dalam soal pemberian hak keuangan.

"“Presiden mengatakan, 'Aduh saya malah merasa tidak enak membuat bapak-bapak, ibu-ibu di sini menjadi serba disalahkan orang',” ujar Mahfud mengutip pernyataan Presiden Jokowi.

Mahfud meminta agar ribut-ribut soal hak keuangan itu tidak ditudingkan kepada anggota Dewan Pengarah BPIP. Karena menurut dia, anggota BPIP tidak pernah meminta  besaran duit dari hak keuangan.

Bahkan, kata Mahfud, Dewan Pengarah juga tidak tahu bagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP itu terbit.

“Bu Sri Mulyani sudah menjelaskan bahwa itu bukan gaji, itu semua sudah mencakup gaji pokok Rp 5 juta, operasional Rp 13 juta, lalu untuk tunjangan kesehatan dan macam-macam yang jumlahnya, akhirnya sampai ke situ,” kata Mahfud.

Dewan Pengarah dan Kepala BPIP saat dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Juni 2017. (SETKAB)

 

Polemik hak keuangan yang diterima para ketua dan anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) semakin menghangat. Penyebabnya adalah usai Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 42 Tahun 2018.

Dalam beleid itu, disebut secara rinci hak keuangan setiap anggota dan juga Ketua BPIP. BPIP merupakan badan bentukan presiden yang sudah mulai bertugas sejak 28 Februari 2018. 

Lembaga ini sebenarnya dibentuk pertengahan tahun lalu, bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) berdasarkan Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada 19 Mei 2017. 

ADITYA MUSTAQIM

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments