hero
Logo dan bendera PBB di kantor pusat di New York. (REUTERS)

EDITOR : TITO SIANIPAR

13 September 2017, 18:10 WIB

PALESTINA

Pendudukan Israel selama 50 tahun di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur menyebabkan pembangunan dan kondisi kemanusiaan di Palestina memburuk. Perserikatan Bangsa-bangsa mengecam tindakan Israel di sana.

Hal itu dilaporkan dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) yang dipublikasikan Selasa, 12 September 2017. "Ini adalah pendudukan terpanjang dalam sejarah kontemporer yang mengabaikan hak dasar manusia," tulis laporan tersebut.

Setengah abad pendudukan Israel itu jatuh pada 5 Juni 2017. Pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza bermula dari Perang Enam Hari antara Palestina dan Israel. Tanggal tersebut begitu melekat di ingatan orang-orang Palestina. 

Pemukiman Palestina di Jalur Gaza yang dihancurkan Israel. (REUTERS)

Menurut laporan UNCTAD, sejak 1995, angka produk domestik bruto menyusut 23 persen dan pengangguran di Gaza melonjak 42 persen. Stagnasi ekonomi Palestina disebabkan karena Israel merebut banyak tanah dan sumber daya alam untuk membangun pemukiman ilegal. 

Sejak 1967 orang-orang Palestina di wilayah pendudukan tidak memiliki akses penuh atas ekonomi karena dikendalikan oleh Israel. Meskipun Otoritas Palestina didirikan pada 1994, namun itu gagal membuat Palestina merdeka secara ekonomi.

Pos penjagaan Israel di wilayah Palestina. (REUTERS)

Pasalnya Israel terus membangun pemukiman ilegal dan mendirikan tembok pemisah. Hingga saat ini, jumlah pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat mencapai 125 titik dengan populasi antara 600 - 750 ribu jiwa, melebihi tingkat pertumbuhan penduduk Palestina.

Ketergantungan ekonomi Palestina pada Israel dilegalkan dalam Protokol Paris 1994 yang ditandatangani Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina. Kesepakatan ini menyebabkan Palestina sulit mendirikan pabrik untuk bersaing Israel. Israel juga mengendalikan 60 persen sumber daya alam Palestina.

Warga Palestina di Jalur Gaza. (REUTERS)

Kondisi ekonomi Palestina juga diperburuk oleh pecahnya dua partai politik utama yakni Hamas dan Fatah. Fatah misalnya, meminta agar Israel mengurangi pasokan listrik ke Gaza sebagai cara agar Hamas melepaskan kendali atas Tepi Barat Gaza.

Untuk memulihkan ekonomi Palestina, analis ekonomi Sami Abdel-Shafi mengatakan, harus dimulai dengan mencari solusi politik antara Fatah dan Hamas. "Tidak ada solusi yang berkelanjutan kecuali konflik politik ini dipecahkan," kata dia.

Krisis listrik di Jalur Gaza. (REUTERS)

Salah seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Israel membantah memburuknya kondisi kemanusian dan ekonomi Palestina sebagai dampak setengah abad pendudukan Israel. "Itu salah orang Palestina atas kebuntuan politik, teror, dan hasutan kekerasan," kata pejabat ini.

AL JAZEERA | AL MONITOR | REUTERS

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments