hero
Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Prabowo Subianto. (ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

EDITOR : ALFIAN SYAFRIL

27 Juli 2017, 23:00 WIB

KABUPATEN BOGOR, INDONESIA

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hasil pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kedua pimpinan partai itu sepakat untuk mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Kami sepakat untuk mengawal terus negara, mengawal perjalanan bangsa Indonesia agar mengarah ke arah yang benar. Apa yang dilakukan oleh negara benar-benar untuk kepentingan rakyat," kata SBY dalam konferensi pers usai pertemuan di Puri Cikeas, Bogor, Kamis, 27 Juli 2017.

Pertemuan kedua pimpinan partai ini berlangsung di kediaman SBY di Cikeas, Bogor. (ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

Menurut SBY, pengawalan yang dilakukan dengan cara melakukan koreksi jika pemerintah melakukan hal yang kurang tepat. "Bila yang dilakukan pemerintah tepat sesuai keinginan rakyat, kami dukung. Tapi kalau tidak tepat dan mencederai rakyat, kami koreksi. Gamblang, jelas, terang," kata SBY.

Partai Demokrat dan Gerindra, lanjut SBY, sepakat untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Meski bukan dalam bentuk koalisi partai.

Suasana pertemuan SBY dan Prabowo. (ISTIMEWA)

Sementara Prabowo menyampaikan pentingnya pengawasan dan terus mengingatkan pihak yang berada di kekuasaan. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar pemerintah tidak melenceng dan terus membela kepentingan rakyat.

"Kita wajib mengawal, mengingatkan rekan-rekan yang berada di kekuasaan bahwa demokrasi adalah jalan terbaik. Demokrasi itu punya semangat patuh terhadap logika, rules of the game, harus adil, dan tidak memaksaan kehendak," kata dia.

Prabowo mengatakan, dirinya sepakat dengan SBY akan terus melakukan check and balances terhadap jalannya pemerintahan.

SBY dan Prabowo salam komando dalam pertemuan di Cikeas. (ANTARA/Kiki)

Prabowo juga menyampaikan sikap empat fraksi di DPR dalam rapat paripurna RUU Pemilu beberapa waktu lalu. Menurutnya presidential threshold atau ambang batas pencalonan yang disahkan dalam RUU sebesar 20 persen adalah lelucon politik yang menipu rakyat indonesia.

"Sikap Partai Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS dalam masalah UU Pemilu yang baru saja dilahirkan, disahkan oleh DPR RI, kami tidak ikut bertanggung jawab. Kami tidak mau ditertawakan sejarah," pungkas Prabowo.

TIFFANY ALHAMID | TYAS ADINDA 

 

 

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments