hero
Suasana paripurna DPR, Mei 2017. (NET/Agnes)

EDITOR : TITO SIANIPAR

18 Juli 2017, 06:30 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Ditetapkannya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP menyisakan gonjang-ganjing soal jabatannya itu. Prosedur pergantian ketua DPR diatur dalam Undang-undang MD3.

"Mekanisme di DPR mengacu pada UU MD3. Dalam undang-undang itu jelas mengatur jika ada persoalan yang dihadapi anggota DPR," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.

UU MD3 yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Ketua KPK Agus Rahardjo ketika mengumumkan Setnov tersangka. (ANTARA)

Menurut Fadli, penetapan Setnov sebagai tersangka bukan terkait etika melainkan persoalan hukum. "Kalau belum final atau belum inkrah, yang bersangkutan tetap menjadi anggota DPR," kata politikus Partai Gerindra ini.

Dalam UU MD3 pasal 87 diatur tata cara pemberhentian pimpinan DPR, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Syarat diberhentikan itu ada berbagai alasan. Salah satunya adalah dinyatakan bersalah oleh putusan bekekuatan hukum tetap.

Syarat lainnya adalah ditetapkan melanggar etik oleh Mahakamah Kehormatan, berhalangan tiga bulan berturut tanpa keterangan apapun, diusulkan partainya, ditarik keanggotaannya oleh partai, melangar ketentuan UU MD3, dan diberhentikan sebagai anggota partai.

Setnov ketika diperiksa KPK 14 Juli 2017. (ANTARA)

"Kalau yangg menyangkut pimpinan, tentu sangat tergantung kepada partai atau fraksinya. Kalau fraksinya tetap memberikan keleluasaan terhadap pimpinan, saya kira tidak ada masalah selama belum inkrah. Kecuali dari partainya mengajukan penggantian," terang Fadli.

Menurut Fadli, pimpinan DPR akan segera menggelar rapat terkait kasus yang menimpa Setnov. "Di pimpinan DPR mungkin besok (18 Juli 2017) kami rapatkan bagaimana tentang mekanisme di dalam. Juga sekalian kita lihatlah perkembangannya," ujarnya.

Fadli menambahkan tidak menutup kemungkinan Setnov sendiri yang mengajukan pengunduran diri guna berkonsentrasi pada kasusnya. "Ya, kami semua harus siap. Tapi tetap seperti tadi, kita lihat perkembangan dulu," pungkas Fadli.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (NET)

Setnov ditetapkan KPK sebagai tersangka keempat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Setnov, menurut KPK, berperan dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR sehingga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

TYAS ADINDA

2

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments