hero
Presiden Jokowi di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Selasa, 13 Juni 2017. (NET/Yusuf Reza)

EDITOR : ALFIAN SYAFRIL

13 Juni 2017, 18:45 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Presiden Joko Widodo menegaskan jangan sampai ada pikiran untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK. Nggak boleh," kata Presiden Jokowi di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Selasa, 13 Juni 2017.

Presiden Jokowi menjelaskan pelemahan dan angket KPK di ruang wartawan Istana Kepresidenan. (NET/Irez Anggraeni)

Menurut Presiden, Indonesia masih membutuhkan upaya luar biasa terhadap pemberantasan korupsi. "Kalau saya, tidak ingin KPK lemah. KPK harus kuat dan upaya pemberantasan korupsi juga tidak boleh mengendur," tambah Presiden.

Meski demikian, Presiden Jokowi tidak memungkiri ada pandangan mengenai perbaikan yang harus dilakukan KPK. Perbaikan itu, lanjut dia, harus berlandas semangat menjadikan KPK lebih profesional dan kuat.

"Kalau memang harus ada yang diperbaiki, ya diperbaiki. Kalau memang harus ada yang dibenahi, ya dibenahi. Tapi kita memerlukan KPK yang kuat," papar Presiden.

Kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. (NET/Wisnu Adi)

Isu pelemahan KPK mencuat setelah sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan hak angket. Presiden Jokowi menegaskan persoalan hak angket adalah kewenangan di DPR yang tidak bisa diintervensi pemerintah.

"Itu wilayahnya DPR," kata Presiden singkat.

Sementara Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, hak angket yang digulirkan terhadap KPK tidak tepat. "Untuk sementara kami melihat bahwa seharusnya angket itu tidak cocok untuk lembaga seperti KPK," kata Laode di gedung KPK, Jakarta.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif. (NET/Budi Rahardjo)

Menurut Laode, hak angket seharusnya ditujukan untuk pemerintah yang berada di ranah eksekutif. Namun, pandangan Laode belum merupakan sikap akhir KPK.

"Belum merupakan keputusan final sikap KPK. Tapi itu untuk sementara yang kami dapatkan informasinya," kata Laode.

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar (kedua kiri) saat rapat rapat perdana pansus di DPR, Kamis lalu. (ANTARA)

Meski menuai polemik, pansus angket KPK terus bergulir. Ketua Pansus KPK Agun Gunarjar menyebut tujuan pansus untuk menyelidiki proses penegakan hukum, sumber daya manusia, hingga anggaran dari lembaga anti rasuah itu.

Hak angket berawal dari protes sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Di persidangan,  penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan, politisi Partai Hanura Miryam S. Haryani ditekan sejumlah anggota Komisi III terkait kasus korupsi e-KTP. Itu diceritakan Miryam saat diperiksa penyidik di Gedung KPK.

Penyidik KPK Novel Baswedan (ketiga kanan) dikonfrontasi dengan Miryam S Haryani di sidang kasus tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP, Kamis, 30 Maret lalu. (ANTARA)

Komisi III kemudian mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam dan memunculkan hak angket.

IREZ ANGGRAENI | SETKAB | NABILLA PUTERI

   

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments