hero
Ketua DPR Setya Novanto dicekal KPK. (ANTARA)

EDITOR : TITO SIANIPAR

11 April 2017, 17:10 WIB

INDONESIA

Para anggota dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat buka suara soal pencekalan Ketua DPR Setya Novanto yang juga sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Diyakini tak akan mengganggu kinerja dewan.

"DPR itu kolektif kolegial. Jika ada pimpinan yang berhalangan, bisa didelegasikan ke pimpinan yang lain," kata anggota DPR Nasir Djamil, Selasa, 11 April 2017.

Setya Novanto atau yang akrab disebut Setnov dicekal KPK terkait penyidikan kasus korupsi KTP elektronik. Nama Setnov berulang kali disebut dalam dakwaan kedua terdakwa.

Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. Dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto.

Setnov sendiri sudah beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus tersebut. Termasuk juga menjadi saksi di pengadilan untuk kedua terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pimpinan DPR, lanjut Nasir, tidak mempermasalahkan pencekalan Setnov karena merupakan bagian dari penegakan hukum. "Saya pikir Pak Setya Novanto juga harus patuh," kata politikus PKS tersebut.

Setya Novanto di sidang korupsi KTP elektronik. (ANTARA)

Hal senada diungkapkan politikus Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. "Pencekalan ini adalah hal biasa dan merupakan hak prerogatif penyidik KPK," kata Agus.

Meski dicegah ke luar negeri, lanjut Agus, bukan berarti Setnov bersalah dalam kasus mega korupsi itu. "Dalam perjalanannya kemudian orang tersebut bisa tidak terbukti bersalah," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan perlunya surat resmi kepada DPR soal status Setnov dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut. "Saya tidak bisa berandai-andai," ujarnya.

Walau sudah banyak pemberitaan soal pencekalan Setnov, kata Taufik, tetap harus ada klarifikasi dari pihak terkait, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi. "Ada proses yang harus kami lalui," kata dia.

Taufik Kurniawan, Nasir Djamil, dan Agus Gumiwang. (NET/Reza)

Direktur Jenderal Imigrasi Ronnie Sompie mengatakan pencekalan ini adalah permintaan KPK dan berlaku untuk enam bulan ke depan. "Sejak kemarin kami masukkan sistem informasi manajemen keimigrasian," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga buka suara soal pencekalan pimpinan lembaga tinggi negara itu. "Pencekalan itu biasa. Agar yang dicekal tak melarikan diri. Tapi itu lebih ringan daripada ditahan," ujar JK.

Pencekalan Setnov, lanjut JK, menunjukkan KPK punya keyakinan soal keterlibatannya di kasus korupsi itu. "Ini proses hukum. Tunggu saja selanjutnya," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar.

INDRA RAHARJA | TANIA FRANSISCA | ARKAN DHANU

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments