hero
Ilustrasi korupsi proyek e-KTP. (NET.Z/Wishnu Adi)

EDITOR : REZA ADITYA

8 Maret 2017, 16:30 WIB

INDONESIA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat melarang seluruh media televisi menyiarkan secara langsung sidang dakwaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Meski demikian, sidang tetap digelar terbuka untuk umum.

"Atas evaluasi dari sidang-sidang sebelumnya, maka kini pengadilan memutuskan untuk tidak boleh lagi live," kata Hubungan Masyarakat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yohanes Priyana, Rabu, 8 Maret 2017.

Sidang dakwaan dugaan korupsi proyek e-KTP akan digelar besok,  Kamis, 9 Maret 2017. Jaksa penuntut umum akan membacakan dakwaan terhadap dua tersangka dalam kasus ini.

 Bekas Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. (NET)

 

Mereka adalah bekas Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

Adapun susunan majelis yang akan menyidangkannya adalah Jhon Halasan Butarbutar, sebagai ketua; dan empat hakim anggota, Franky Tumbuwun, Emilia, Anwar, Ansyori Syaifuddin.

Keputusan pelarangan siaran langsung sidang itu berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Nomor W10.U1/KP.01/KP.01.1.17505XI.2016.01 tentang Larangan Peliputan Persidangan Secara Langsung oleh Media Televsi.

Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. (ANTARA)

 

Menurut Yohanes, pelaksanaan peliputan dan penyiaran sidang secara langsung telah banyak menimbulkan kegaduhan di ruangan persidangan. Selain itu, juga dapat membangun opini publik yang bertentangan.

Yohanes mengatakan persidangan terbuka untuk umum haruslah ditafsirkan dapat dilihat oleh masyarakat di dalam persidangan. "Bukan berarti kejadian di persiangan dapat dibawa keluar oleh media melalui siaran langsung."

Para pewarta tetap dibolehkan meliput sidang dan merekam setiap momen di dalam ruang pengadil. "Ya pada prinsipnya semua perkara terbuka untuk umum masyarakat bisa hadir tapi tidak live."

RADIKA KURNIAWAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments