hero
Mantan srikandi pansel calon pimpinan KPK Natalia Subagyo (tengah), Diani Sadiawati (kanan), Yenti Garnasih (kiri) keluar usai bertemu Pimpinan KPK. (ANTARA)

EDITOR : OCTOBRYAN

12 Januari 2017, 20:05 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Mantan anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Yenti Ganarsih menagih janji pimpinan terpilih lembaga anti rasuah itu mengungkap kasus-kasus lama yang belum diselesaikan.

Yenti menilai, KPK selama ini hanya fokus pada upaya operasi tangkap tangan sehingga lambat merampungkan kasus lain.

Mantan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Yenti Ganarsih usai bertemu Pimpinan KPK untuk membahas kelanjutan kasus-kasus KPK yang tertunda, Jakarta. (ANTARA)

"KPK terlalu banyak OTT, kami inginkan kasus lama juga diselesaikan," ujarnya usai menemui pimpinan KPK di Jakarta, Kamis, 12 Januari 2017.

Padahal, kata Yenti, saat proses seleksi lalu, para pimpinan kpk terpilih menyatakan berjanji menyelesaikan kasus-kasus besar yang mengendap seperti korupsi BLBI, kasus Bank Century, dan Hambalang. "Kami tanya apa sih kesulitannya," tukas Yenti.

Meski demikian, Yenti memaklumi jika lambannya kinerja karena minimnya anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki KPK.

Terpidana kasus korupsi sarana dan prasarana proyek Hambalang Anas Urbaningrum jalani pemeriksaan di KPK. (ANTARA) 

"Kalau fokusnya pemberantasan korupsi ya harus komprehensif. Anggarannya ditambah, SDM juga ditambah," jelasnya

Doktor bidang pencucian uang ini berpendapat, KPK tak boleh cepat puas dengan banyaknya OTT yang dilakukan. Masalah korupsi yang terungkap dari OTT, menurutnya, hanya dapat diselesaikan jika seluruh pihak yang terlibat cepat tertangkap.

"Kami juga ingin mendengar langsung apa sih jawaban atas kekecewaan beberapa pihak. Jadi, tidak boleh bangga hanya karena KPK masa lalu," pungkasnya.

Bupati Klaten Sri Hartini masuk ke dalam mobil dengan menggunakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. (ANTARA)

Lambannya kinerja KPK tak hanya dirasakan dalam menangani kasus-kasus lama. Yenti kemudian menyinggung penanganan kasus Bupati Klaten Sri Hartini yang terjaring OTT suap jual beli jabatan.

Menurutnya, KPK harus menelusuri siapa saja yang sengaja menyuap Sri untuk mendapatkan jabatan di pemerintah Kabupaten Klaten. 

BACA JUGA:
KPK Gandeng KPPU Cegah Korupsi Korporasi
KPK Tak Terpengaruh Telegram Kapolri
KPK Akan Audit Dana Parpol
KPK: Kasus BLBI dan Century Jalan Terus

"Misal Klaten, kenapa hanya bupati dan anaknya saja. Orang orang yang membayar untuk mendapatkan jabatannya itu juga harus diperiksa," ucap Yenti.

Yenti Ganarsih bersama delapan srikandi lainnya yaitu Destry Damayanti (Ketua), Enny Nurbaningsih, Harkristuti Haskrisnowo, Betti Alisjahbana, Supra Wimbarti, Natalia Subagio, Diani Sadiawati, dan Meuthia Ganie-Rochman dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjaring pimpinan KPK jilid IV.

Dalam prosesnya, terpilih lima pimpinan KPK yang menjabat saat ini yakni Agus Rahardjo (Ketua), Saut Situmorang, Laode M Syarif, Basaria Panjaitan, dan Alexander Marwata.

DELVIANA AZARI | OSWALD NAINGGOLAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments