hero
Sejumlah alat berat beroperasi saat menyelesaikan proyek normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan. (ANTARA)

EDITOR : OCTOBRYAN

8 Januari 2017, 17:45 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan warga Bukit Duri Jakarta Selatan terhadap surat peringatan penggusuran yang diberikan Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim meminta Satuan Pamong Praja mencabut surat peringatan tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa warga Bukit Duri sah mendiami tanah yang sudah dihuni secara turun temurun.

Warga berdiri di kawasan proyek normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan. (ANTARA).

Melihat putusan itu, kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera Sumarwi menyatakan, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta wajib memberikan ganti rugi terhadap tanah dan bangunan warga yang telah digusur September 2016 silam.

"Putusan itu artinya warga berhak mendapatkan ganti rugi terhadap tanah yang digunakan dalam program normalisasi Sungai Ciliwung," ujarnya, Minggu, 8 januari 2017.

Anak-anak menunggu perahu eretan untuk menyeberang Kali Ciliwung di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan. (ANTARA)

Majelis hakim, kata Vera, juga menilai pelaksanaan pembebasan tanah warga Bukit Duri tidak berdasarkan pada tahap-tahap yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.

Tahap-tahap itu antara lain melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; penilaian ganti kerugian; musyawarah penetapan ganti kerugian; pemberian ganti kerugian; dan pelepasan tanah instansi.

Lanskap kawasan proyek normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan. (ANTARA)

Meski nantinya Pemprov DKI Jakarta menempuh banding, ia menilai, putusan PTUN Jakarta harus tetap dijalankan.

"Saya hanya bisa menghimbau pada Pemprov DKI, inilah saatnya untuk mereformasi gaya kepemimpinan, bahwa UU administrasi pemerintahan itu sudah jelas dan mengatur setiap kebijakan pemerintah," tambahnya. "Ya masyarakat diajak berpartisipasilah dalam pembangunan, jangan sewenang-wenang."

Sebelum menggugat ke PTUN, warga Bukit Duri juga mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, hingga kini proses pemeriksaan gugatan itu masih berlangsung.

BACA JUGA:
KPUD Jakarta Jamin Warga Korban Gusuran Bisa Milih
Saeni 'Korban' Razia Satpol PP Dapat Umroh Gratis
Rawan Kebakaran, Pemprov DKI Perketat Pengawasan Gedung
Akhirnya Pemprov DKI Kelola Sendiri Sampah Warganya

Pada September 2016, Pemprov DKI menggusur paksa warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Gubernur DKI yang ketika itu dijabat Basuki T Purnama (Ahok) selalu berdalih, penggusuran tersebut untuk kepentingan normalisasi Sungai Ciliwung.

Sebelum menggusur Bukit Duri, Pemprov DKI melalui Satpol PP Jakarta Selatan sempat menerbitkan surat peringatan kepada warga setempat sebanyak tiga kali. 

Surat peringatan 1 terbit pada 30 Agustus 2016, selanjutnya disusul surat peringatan 2  pada 7 September 2016, dan surat peringatan 3 pada 20 September 2016. Mendapat tiga SP tersebut, warga Bukit Duri protes. Mereka lalu menggugat penerbitan SP itu ke PTUN Jakarta.

ANDRY SURYAWENATA | HUSNI MUBAROK

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% (total_main_comment < 1 ? 'No' : total_main_comment) + (total_main_comment < 2 ? ' Comment':' Comments') %>
<% latestComment.user.name %>
  • reply
  • <% child_comment.user.name %>
    • reply
View <% (latestComment.total_child - 5) == 1 ? "the last one comment" : (latestComment.total_child - 5) + " more comments" %> ...
View More Comments
<% oldestComment.user.name %>
  • reply
  • <% child_comment.user.name %>
    • reply
View <% (oldestComment.total_child - 5) == 1 ? "the last one comment" : (oldestComment.total_child - 5) + " more comments" %> ...