hero
Warga menunjukkan STNK saat memperpanjang. (ANTARA)

EDITOR : TITO SIANIPAR

5 Januari 2017, 16:20 WIB

INDONESIA

Sejumlah warga memprotes kebijakan pemerintah menaikkan tarif pengurusan surat kendaraan. Kenaikan dinilai tidak sejalan dengan pelayanan yang diberikan.

"Saya keberatan. Disamping perekonomian belum stabil, kebijakan pemerintah ini tidak ada sosialisasi," kata Zulfikar, warga Makassar, di Kantor Samsat Polda Sulawesi Selatan, Kamis, 5 Januari 2017.

Menurut Zulfikar, kebijakan menaikkan tarif tidak layak dipukul rata untuk semua warga Indonesia. "Harusnya untuk mobil mewah saja, yang mobil masyarakat tidak usah," ujarnya. 

Zulfikar di Makassar. (NET/Atho)

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Taris atas Penerimaan Negara Bukan Pajak menaikkan biaya pengurusan kendaraan. Aturan itu mulai berlaku besok 6 Januari 2016.

Misalnya untuk mengurus surat kepemilikan kendaraan (BPKB) roda empat, sebelumnya hanya Rp 100 ribu naik menjadi Rp 375 ribu. Sepeda motor dari Rp 80 ribu menjadi Rp 225 ribu.

Biaya pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu untuk sepeda motor, dan Rp 75 ribu jadi Rp 200 ribu untuk roda empat.

Pelat nomor kendaraan di Sleman, Yogyakarta. (ANTARA)

Arlin Ekawati, warga Yogyakarta, menambahkan wajar jika pemerintah memutuskan kenaikan tarif. "Tapi kalau naiknya sampai segini ya memberatkan saya," kata dia.

Menurut Arlin, seharusnya kenaikan tarif selaras dengan peningkatan pelayanan pengurusan surat kendaraan. "Belum imbang dengan pelayanannya," kata dia.

Keberatan serupa juga diungkapkan warga di beberapa kota lainnya. Selain memprotes besaran kenaikan dan layanan yang tak meningkat meski harga naik, mereka juga menyayangkan tidak adanya sosialisasi.

Arlin meminta peningkatan kualitas pelayanan. (NET/Andreas)

Kenaikan tarif ini juga dinilai tidak pantas oleh The Institue for Development of Economics and Finance (INDEF). "Seharusnya kenaikan itu dilakukan secara bertahap. Tidak langsung 275 persen," kata Naulil Huda, peneliti INDEF.

Senada dengan protes masyarakat, Naulil menilai kenaikan harusnya dibarengi peningkatan pelayanan. "Kalau menurut saya kebijakan ini tidak adil," kata dia.

TIM LIPUTAN NET

1

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments