hero
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi panggilan Komisi pemberantasan Korupsi. (NET)

EDITOR : OCTOBRYAN

7 Desember 2016, 20:10 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi panggilan Komisi pemberantasan Korupsi. Dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan E-KTP pada tahun 20111-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

KPK memanggilnya lantaran saat proyek ini bergulir, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, komisi yang merupakan mitra kerja Kemendagri dalam urusan administrasi pemerintahan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi panggilan Komisi pemberantasan Korupsi. (NET)

Saat menjawab pertanyaan wartawan, Ganjar menyebut, proses awal proyek bernilai Rp 6 triliun itu tidak ada masalah. Namun, gelagat permasalahan muncul saat proyek tersebut dalam proses pengadaan barang.

"Proyek tersebut mulai ramai dibicarakan saat proses tender pengadaan," ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi panggilan Komisi pemberantasan Korupsi. (NET)

Masih kata Ganjar, KPK mencecarnya belasan pertanyaan mengenai detil bagaimana pembicaraan soal anggaran yang digunakan Kemendagri dalam proyek tersebut selama tujuh jam menjalani pemeriksaan.

"Kita buka satu persatu dokumen, konfirmasi sehingga bisa memberikan informasi detail kepada KPK," tambahnya.

Dokumen itu, kata Ganjar, berkaitan dengan sejumlah rapat proyek pengadaan e-KTP yang pernah dibahas saat dirinya masih duduk di Komisi II DPR. Ia mengaku tidak menemukan keanehan saat proses penganggaran berlangsung. 

BACA JUGA:
KPK Periksa Gubernur Bank Indonesia Soal Korupsi E-KTP
Berkursi Roda, KPK Tahan Mantan Pejabat Kemendagri
Gamawan Fauzi Tantang Nazarudin Soal Korupsi E-KTP
Ombudsman Temukan Carut Marut Masalah E-KTP Di Tanggerang

Menurutnya, proses penganggaran itu memerlukan waktu lama dan bertahap mulai dari pembelian chip, jenis chip, pembelian kartu, hingga alat yang digunakan. 

"Sebenarnya kalau di DPR prosesnya dulu biasa saja," pungkasnya.

Selain Ganjar, KPK juga memanggil mantan Ketua Komisi II DPR RI periode 2009-2014 Chairuman Harahap dalam kasus yang sama. Politisi Partai Golkar itu membantah adanya aliran dana terkait proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu kepada para anggota Komisi II ketika itu.

"Ya dibuktikan saja ya, jangan isu-isu. KPK harus menyelesaikan kasus dengan bukti jelas," ujarnya.

Untuk menyelesaikan sengkarut gurita korupsi proyek pengadaaan e-KTP, KPK sebelumnya pernah memeriksa anggota Komisi II DPR yang mewakili Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Miryam S. Haryani, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR M Jafar Hafsah, hingga mantan anggota Komisi II DPR saat pengadaan E-KTP itu berlangsung yaitu politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa.

Penyidik KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan memanggil mantan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, ada banyak hal yang perlu digali dari keduanya, seperti soal aliran dana, proses tender proyek, dan anggaran. KPK juga sedang menelusuri keterangan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin bahwa banyak pihak yang menikmati proyek senilai Rp 6 triliun tersebut.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Dirjen Dukcapil Irman dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Sugiharto. Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

REBECCA TUMBEL | ADITYA MUSTAQIM

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments