hero

EDITOR : OCTOBRYAN

22 November 2016, 23:40 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno dan Presiden Direktur PT EK Prima Rajesh Rajamohanan Nair sebagai tersangka kasus suap pajak. 

Sebelumnya, KPK mendapati keduanya bertransaksi di apartemen Spring Hills, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam operasi itu, KPK menyita uang $ 148 ribu setara Rp 1,9 miliar sebagai barang bukti kejahatan.

KPK dan Sri Mulyani berikan konferensi pers terkait kasus suap pajak. (NET)

"Setelah memeriksa 1 x 24 jam, KPK dalam gelar perkara memutuskan untuk meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, Selasa, 22 November 2016. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Agus menyebut uang yang diberikan Rajesh kepada Handang merupakan komitmen awal atau uang muka dari kesepakatan Rp 6 miliar yang telah ditentukan sebelumnya.

Sejumlah barang bukti diamankan terkait kasus suap pajak. (NET)

"PT EK Prima punya kewajiban pajak Rp 78 miliar, Rajesh kemudian minta itu dihilangkan," tambahnya.

Atas perbuatannya, Rajesh selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sementara Handang sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 ‎huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi yang ikut dalam konferensi pers bersama KPK mengutarakan kekecewaan terhadap oknum pegawai pajak tersebut.

Ia berharap, kasus ini tidak mempengaruhi sejumlah program perpajakan pemerintah yang sedang berjalan, termasuk soal pengampunan pajak. 

"Tentunya mengecewakan terjadinya kasus seperti ini. Reformasi pajak yang kami jalankan membutuhkan kepercayaan publik," tuturnya.

BACA JUGA:
KPK Tangkap Tangan Pegawai Pajak
Sri Mulyani Dukung KPK Tangkap Pegawai Dirjen Pajak
#StopBayarPajak Jadi Gunjingan Netizen, Ini Kata Ditjen Pajak
Buruh Minta Tax Amnesty Disetop

Sri Mulyani juga menjelaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang terlibat tindak pidana korupsi, tanpa terkecuali. Kasus ini akan menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan untuk terus berkomitmen melaksanakan reformasi pajak.

"Dulu pernah ada kasus Gayus, itu terus menerus mengecewakan kita. Tapi ini tidak membuat kami untuk menyerah di dalam memperbaiki institusi," jelasnya.

Mencegah terjadinya hal serupa, Sri Mulyani menyebut akan membentuk tim reformasi perpajakan. Langkah ini diambil agar keyakinan masyarakat pada lembaga pengelola keuangan negara tidak pupus.

"Kami akan prioritaskan pembenahan SDM internal Dirjen Pajak. Tidak ketinggalan regulasi kebijakan pengaturan pajak dan mengoptimalkan sistem pajak online," tandasnya.

Penangkapan semalam menambah daftar panjang pegawai pajak yang diciduk komisi antirasuah. Pada Maret kemarin, Kpk menahan tiga pegawai Kantor Pajak Kebayoran Baru III.

Tiga tersangka itu adalah Herry Setiadji, lndarto Catur Nugroho, dan Slamet Riyana. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak atas PPh Badan 2012 dan PPn 2013 Edmi Indonesia.

EDUARD VIDYADI | ALFA REZA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments