hero
Kabareskrim Komjen Ari Dono, Jaksa Agung Pidana Umum Kejagung Noor Rochmad, dan Ketua Bawaslu Muhammad. (NET)

EDITOR : OCTOBRYAN

21 November 2016, 23:10 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) teken nota kesepahaman dengan Kejaksaan Agung dan Mabes Polri untuk meningkatkan peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 21 November 2016. Nota kesepahaman bertujuan memaksimalkan sanksi pidana terhadap pelanggaran menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Ketua Bawaslu Muhammad mengakui bahwa fungsi Sentra Gakkumdu belum maksimal dalam mengawasi pemilu. Padahal, di dalamnya sudah ada badan penegakan hukum seperti Bawaslu, Polri, dan Kejagung.

Kabareskrim Komjen Ari Dono, Jaksa Agung Pidana Umum Kejagung Noor Rochmad, dan Ketua Bawaslu Muhammad. (NET)

"Kalau kita melihat Sentra Gakkumdu versi lama, jumlah tindak pidana pemilu yang bisa sampai ke proses pengadilan dan diputus oleh hakim itu sangat sedikit," ujarnya.

Muhammad menjelaskan, ada beberapa penyebab tidak efektifnya penegakan hukum bagi para pelaku pidana pemilu. Di antaranya, kesalahan komunikasi dan koordinasi, antara Bawaslu, Polri, dan Kejagung.

Kabareskrim Komjen Ari Dono, Jaksa Agung Pidana Umum Kejagung Noor Rochmad, dan Ketua Bawaslu Muhammad. (NET)

Untuk mengatasi masalah itu, lanjut Muhammad, penegak hukum kemudian menggunakan pedoman baru yakni UU nomor 10 Tahun 2016 yang baru disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Karenanya, perlu adanya persamaan persepsi, agar Sentra Gakkumdu bisa berperan sesuai dengan UU tersebut.

"Dalam UU baru ini, kami optimis bahwa proses penanganan pidana pemilu, akan lebih efektif dan responsif," terangnya.

Kabareskrim Komjen Ari Dono, Jaksa Agung Pidana Umum Kejagung Noor Rochmad, dan Ketua Bawaslu Muhammad. (NET)

Muhammad menuturkan, selama ini proses penanganan tindak pidana pemilu berjalan tidak selaras. Bila ada laporan masuk ke Panwaslu, butuh dua hingga tiga hari untuk meneliti laporan tersebut. Kemudian baru diserahkan ke penyidik Polri.

Selama 14 hari di tangan penyidik, laporan tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Di kejaksaan pun dianalisis kembali, baru diserahkan ke pengadilan.

Menurutnya, proses tersebut memakan waktu yang lama dan tidak efisien. "Akhirnya banyak proses hukum berhenti karena kehabisan waktu," jelasnya.

BACA JUGA:
Bawaslu Prihatin Pelanggaran Kampanye Pilkada DKI
Pilkada DKI Ramah Disabilitas
Aparat Ancam Bubarkan Demo 2 Desember
Saran Ketua KPUD soal Penolakan Kampanye

Dalam MoU ini, diharapkan ketiga instansi ini bisa satu misi untuk memaksimalkan penerapan pidana terhadap pelanggar pemilu. "Begitu ada laporan, hari pertama sudah diproses oleh ketiga institusi sehingga penanganannya lebih cepat," ucap Muhammad.

Sementara itu, Jaksa Agung Pidana Umum Kejagung Noor Rochmad menilai, kerja sama ini dapat mempermudah pihaknya dalam melengkapi berkas perkara pidana pemilu. 

"Dengan itu, Jaksa lebih mudah dalam pembuktiannya ke pengadilannya," paparnya.

Sedangkan, Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menjelaskan, MoU ini mempertegas kepada peserta pilkada agar tertib dan berdemokrasi sesuai aturan yang berlaku. 

"Bukan kami mengutamakan menangkap atau menindak, tapi lebih ke preventif untuk mencegah suatu pelanggaran di dalam kegiatan pemilu ini," pungkasnya.

MAYFREE SYARI | MARCELINUS AGUNG

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments