EDITOR : OCTOBRYAN

17 November 2016, 07:05 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Badan Reserse Kriminal Mabes Polri akhirnya menetapkan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Kasus ini bermula saat Ahok melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa, 27 September 2016 silam. Saat berpidato di hadapan warga, Ahok tidak memaksa warga untuk memilihnya dalam Pilkada 2017, Ia kemudian mengutip Alquran Surat Almaidah ayat 51.

Kamis, 6 Oktober 2016, video pidato Ahok kemudian menjadi viral di media sosial setelah akun Buni Yani mempostingnya melalui jejaring sosial Facebook. Video ini kemudian menuai reaksi keras publik.

Buni Yani memposting video pidato Ahok di Pulau Pramuka. (NET)

Jumat, 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh kelompok pengacara yang menamakan diri Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan Habib Novel Chaidir Hasan dengan tudingan melakukan tindak pidana penghinaan agama. Sejumlah elemen masyarakat tidak ketinggalan melaporkan Ahok. Polisi mencatat, ada 14 laporan yang diterima soal kasus tersebut.

Tidak ingin menjadi polemik berkepanjangan, Senin, 10 Oktober 2016, Ahok meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat atas ucapannya. Ia tidak bermaksud menyinggung umat Islam dan melecehkan Alquran. "Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf," ujar Ahok di Balai Kota.

Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama. (NET)

Sehari setelah Ahok meminta maaf, Selasa, 11 Oktober 2016, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pendapat bahwa Ahok secara nyata telah menista agama melalui pernyataannya mencuplik terjemahan Alquran Surat Al maidah Ayat 51. Pendapat ini berstatus hukum lebih tinggi dari fatwa yang biasa dikeluarkan MUI.

Menyikapi itu, Jumat, 14 Oktober 2016, ribuan massa Front Pembela Islam berunjuk rasa di Bareskrim, Balai Kota, dan Istana Negara. Mereka dengan lantang menuntut aparat untuk segera menangkap Ahok.

Habib Rizieq Shihab. (NET)

Ahok kemudian mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Senin, 24 Oktober 2016, untuk memberikan klarifikasi dan keterangan mengenai duduk perkara kasusnya itu. Ahok kemudian juga bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk membahas cuti jabatan Gubernur DKI Jakarta untuk kampanye Pilkada 2017.

Beberapa hari kemudian, terdengar kabar ratusan ribu umat yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, akan menggelar #AksiDamai411, jika polisi tidak segera menetapkan Ahok sebagai tersangka.

Ahok jalan pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri (NET)

Senin, 31 Oktober 2016, Jokowi kemudian menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, keduanya menepis isu bahwa pertemuan itu digelar khusus membahas #AksiDamai411.

Selasa, 1 November 2016, Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka komentar mengenai #AksiDamai411. Ia membantah tudingan sejumlah pihak yang menyudutkan dirinya soal aktor politik dibalik #AksiDamai411.

Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pada wartawan. (NET)

Di hari yang sama, Jokowi mengundang perwakilan MUI, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ke Istana Negara. Presiden menyatakan telah memerintahkan Kepolisian untuk segera memproses hukum Ahok. 

Jumat, 4 November 2016, massa dari berbagai daerah memadati sejumlah titik di jantung ibukota termasuk di kawasan ring 1 Istana Negara. 

Massa penuhi jalan-jalan Ibukota gelar #AksiDamai411. (NET)

Atas nama demokrasi, massa turun ke jalan menuntut proses hukum Ahok atas dugaan penistaan agama segera dituntaskan. Polri kemudian menetapkan status siaga satu untuk pengamanan unjuk rasa itu.

Setelah #AksiDamai411 selesai, Jokowi melakukan safari ke kesatuan-kesatuan TNI dan Polisi. Kunjungan pertama, Presiden mendatangi Mabes TNI AD. Lalu Marinir TNI AL, Brigadir Mobil (Brimob), Komando Pasukan Khusus (Kopasus), dan Komando Korps Pasukan Khas Angkatan Udara (Kopaskhas) dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). 

Presiden Joko Widodo di Mako Kopasus. (Biro Pers Istana)

Tak hanya mengunjungi kesatuan militer, Jokowi juga berkonsolidasi dengan mengunjungi dan mengundang tokoh organisasi massa Islam. Ormas terbesar, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pengurus Pusat Muhammadiyah ditemui langsung oleh presiden. Sedangkan sejumlah Ormas Islam lainnya diundang ke Istana Merdeka.  

Senin, 7 November 2016, Proses penyelidikan terkait dugaan penistaan agama tersebut ditangani langsung oleh Polri. Beberapa saksi ahli dihadirkan untuk memeriksa apakah dugaan penistaan, benar dilakukan oleh Ahok.

BACA JUGA:
Jokowi: Tidak Ada Demo 25 November
Ahok Tersangka, Ini Komentar Organisasi Agama
Ahok Tidak Ajukan Praperadilan
Tagar #KamiAhok Masuk Trending Topic Dunia

Setidaknya 22 saksi diperiksa, terdiri dari 10 saksi ahli dari tiga bidang yaitu ahli bahasa, ahli agama, dan ahli hukum pidana. Sedangkan 12 saksi lain adalah pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta, warga Kepulauan Seribu, termasuk pengunggah video Buni Yani. 

Pada Selasa, 15 November 2016, Bareskrim Polri langsung melakukan gelar perkara. Meski awalnya terbuka, gelar perkara yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berlangsung tertutup. Gelar perkara ini dihadiri kelompok pelapor dan kelompok terlapor. Dari pelapor hadir sejumlah saksi ahli, termasuk di antaranya pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian gelar konferensi pers (NET)

Kemudian pada Rabu, 16 November 2016, Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka. 

TIM LIPUTAN 

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments