hero

EDITOR : OCTOBRYAN

2 November 2016, 00:20 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Martowardoyo menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP tahun 2011-2012.

Usai pemeriksaan selama lebih kurang sembilan jam, Agus mengaku ditanyai 18 pertanyaan oleh penyidik lembaga antirasuah tersebut.

Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo di gedung KPK (NET\Mage)

"Sebagai mantan Menkeu saya jelaskan mengenai mekanisme penggunaan anggaran tahun jamak dalam pengadaan proyek tersebut," ujarnya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 1 November 2016.

Agus kemudian membantah tudingan mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazaruddin yang menyebut dirinya menerima fee proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 6 triliun. Ditegaskan Agus, apa yang diucapkan Nazaruddin merupakan suatu kebohongan.

"Jelas apa yang dikatakan Nazaruddin kalau saya terima fee itu fitnah dan bohong besar," tegasnya.

BACA JUGA:
Berkursi Roda, KPK Tahan Mantan Pejabat Kemendagri
Gamawan Fauzi Tantang Nazarudin Soal Korupsi E-KTP
KPK Dalami Peran Panitia Proyek Korupsi E-KTP
Ombudsman Temukan Carut Marut Masalah E-KTP Di Tanggerang

Nazaruddin sebelumnya mengucap proyek e-KTP tidak akan bisa terealisasi tanpa persetujuan dari Agus Martowadjojo karena proyek tersebut adalah proyek multiyears.

Hal ini lantaran Sri Mulyani, Menteri Keuangan sebelum Agus Marto telah menolak proyek ini. Nazaruddin menyebut Agus Marto menyetujui proyek ini setelah adanya sejumlah pertemuan antara eksekutif dan legislatif.

Menanggapi itu, Gubernur Bank Indonesia ini mengatakan, tidak ada berkas yang menyatakan Sri Mulyani menolak proyek e-KTP. Sebaliknya, Agus mengklaim bahwa dirinya yang menolak proyek e-KTP saat proyek itu diajukan pada 21 Oktober 2010 dengan skema multiyears anggaran.

"Di dalam file tidak ada penolakan dari Sri Mulyani. Yang ada ketika kebijakan itu saya tolak karena yang diajukan bukan multiyears contract tapi multiyears anggaran," paparnya.

Sejauh ini KPK baru menetapkan Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP dan Irman selaku Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, sebagai tersangka kasus yang telah menelan kerugian negara Rp 2 triliun tersebut.

FERGY MAGE

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments