EDITOR : REZA ADITYA

8 Oktober 2016, 06:30 WIB

INDONESIA

Maulita Fidayani kecewa ketika kebijakan plastik berbayar dicabut secara sepihak oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Padahal, gadis 24 tahun ini sudah menularkan kebiasaan itu kepada rekan sebayanya. 

“Gue pengen ikut kontribusi untuk lingkungan,” begitu ungkapan Maulita, kepada NET.Z, pekan lalu. Maulida memutuskan membawa reusable bag atau tas guna ulang saat berbelanja di toko serba ada. Dia sadar penggunaan kantong plastik berlebih berdampak negatif terhadap lingkungan. Kesadaran Maulita itu ditumbuhkan sejak kecil oleh orang tuanya.
 


 

Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey mengatakan asosiasinya terpaksa memberhentikan secara sepihak  program kantong plastik berbayar di toko ritel modern sejak 1 Oktober 2016. Alasan Roy sederhana: pemerintah belum juga menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur soal itu.

Roy mengklaim melakukan itu lantaran mendapat banyak komplain dari konsumen. Salah satunya adalah mempertanyakan ke mana aliran duit Rp 200 per kantong plastik itu. “Hal ini masih saja terjadi meskipun kami telah melakukan sosialisasi melalui berbagai media dan memasang Surat Edaran Dirjen KLHK di toko-toko,” kata dia.

Argumen Aprindo dibantah oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan dukungan publik terhadap upaya pengurangan sampah plastik melalui plastik berbayar sudah lumayan tinggi. “Survei YLKI pada Maret 2016 sebanyak 26,8 persen konsumen memahami kebijakan tersebut," kata dia.

Konsumen sadar bahwa penerapan biaya Rp 200 bertujuan mengurangi penggunaan kantong plastik. “Kementerian harus segera mengambil sikap tegas dengan membuat peraturan menteri agar kebijakan kantong plastik berbayar tetap berjalan.”

Pasca aturan itu dicabut, salah seorang pramuniaga Daily Foodhall di kawasan Jakarta Selatan mengatakan permintaan terhadap kantong plastik terus meningkat. “Bahkan ada yang minta kantong plastik lebih dari satu,” kata pramuniaga itu.

Jumlah produksi kantong plastik di Indonesia



Sejatinya upaya pemerintah mengurangi penggunaan kantong plastik dimulai pada Desember 2015. Pada saat itu, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Edaran tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar pada Usaha Ritel Modern.

Isi dari surat edaran itu adalah perintah kepada gubernur, wali kota dan bupati membuat dan mempersiapkan daerahnya melaksanakan kebijakan kantong plastik berbayar dengan acuan peraturan daerah (perda) dengan melibatkan asosiasi pengusaha ritel di masing-masing daerah.




Dua bulan kemudian, terbit lagi Surat Edaran tertanggal 17 Februari 2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Isinya lebih tegas, menerapkan Rp 200 kepada konsumen yang belanja dengan menggunakan kantong plastik. Itu atas kesepakatan bersama Aprindo, YLKI dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Surat edaran itu  merupakan uji coba yang dilakukan pemerintah untuk enam bulan dengan evaluasi berkala tiga bulan sekali. Jika uji coba itu berhasil, aturan itu akan diperkuat dalam regulasi peraturan menteri.

Ada 23 kota secara serentak pada Februari menerapkan kantong plastik berbayar. Di antaranya Jakarta, Bandung, Balikpapan, Makassar dan Surabaya. Setiap daerah menerapkan harga kantong plastik berbayar berbeda-beda. Di Jakarta misalnya, timbul wacana kantong kresek seharga Rp 5000. Di Balikpapan dan Aceh seharga Rp 1500.



Uji coba tahap pertama itu berakhir pada 31 Mei 2016. Hasilnya, menurut data KLHK terlihat penurunan penggunaan kantong plastik sebesar 25-30 persen selama masa uji coba 3 bulan pertama. Sebanyak  87,2 persen masyarakat menyatakan dukungannya dan 91,66 persen bersedia membawa kantong belanja sendiri dari rumah.

Melihat hasil pengurangan kantong plastik yang cukup signifikan dari uji coba pertama itu, pemerintah kemudian menerbitkan surat edaran lagi memperpanjang masa uji coba sampai 2016 dan terbitnya peraturan menteri. 

Belum juga akhir 2016, Aprindo yang sebelumnya sudah sepakat dengan kebijakan itu mencabut secara sepihak. Inilah yang membuat Maulita dan pramuniaga Daily Foodhall tadi, masygul. "Mending berlakukan plastik berbayar lagi," kata dia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK, Tuti Hendrawati Mintarsih, mengatakan pemberhentian sepihak yang dilakukan Aprindo hanya sementara. “Yang pasti peraturan menteri saat ini sedang dibahas dan selesai akhir bulan ini,” janji dia.

DIYAS PRADANA | WISHNU ADI |  CHELZEA VERHOEVEN | ARIS SATYA|

57

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments