hero

EDITOR : OCTOBRYAN

20 September 2016, 00:15 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Polemik posisi Irman Gusman sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah pasca ditetapkan menjadi tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terjawab. Badan kehormatan (BK) DPD RI melalui rapat pleno akhirnya memutuskan mencopot Irman Gusman dari posisinya.

"Kami menyimpulkan dan memutuskan saudara Irman Gusman diberhentikan sesuai tata tertib dan diberhentikan dari jabatan ketua," ujar ketua Badan Kehormatan DPD AM Fatwa, di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 19 September 2016.

Pemberhentian ini diatur dalam Tata Tertib DPD Pasal 52 Ayat 1 dan Ayat 3 butir c Ayat 1. Dalam pasal itu disebut Ketua dan atau Wakil Ketua DPD yang berstatus tersangka akan diberhentikan.

Suasana rapat pleno Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah, Senin, 19 September 2016. (NET/Cindy)

Fatwa mengatakan, tugas BK hanya sampai memberhentikan Irman dari statusnya sebagai Ketua DPD. 

Sementara, untuk statusnya sebagai anggota DPD sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, masih menunggu putusan hukum tetap. Jika terbukti bersalah, Badan Kehormatan akan melakukan langkah pemberhentian Irman sebagai anggota DPD RI.

"Misal, dia akan mengajukan pra-peradilan atas kasusnya itu dan menang atau putusan hakim membuktikan dia tidak bersalah," tambahnya.

Ketua DPD Irman Gusman dijadikan tersangka oleh KPK setelah tertangkap tangan menerima suap. (NET/Bayu)

Selanjutnya, proses pergantian ketua akan diserahkan kepada Panitia Musyawarah DPD melalui sidang paripurna luar biasa yang rencananya akan digelar Selasa, 20 September 2016.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai keputusan pemberhentian yang dilakukan Badan kehormatan DPD RI terhadap Irman Gusman sudah tepat.

"Sesuai tata tertib dan kode etik syarat pemberhentian itu sudah terpenuhi. Karena status tersangka dalam tindak pidana jadi satu alasan untuk memberhentikan Irman Gusman sebagai pimpinan DPD," ujarnya.

 Direktur utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya juga ditetapkan sebagai tersangka suap impor gula. (NET/Bayu)

Kasus pemberhentian alat kelengkapan DPD RI baik pimpinan maupun anggota karena terbelit tindak pidana korupsi adalah pertama kali dalam sejarah. Pasalnya, Undang-Undang No. 1 tahun 2015 hanya dijelaskan pemberhentian anggota DPD RI hanya karena melakukan tindak pidana. Belum ada perbaikan mengenai pasal apabila anggota terlibat tindak pidana luar biasa yakni tindak pidana korupsi. 

KPK sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap rekomendasi penambahan kuota impor gula wilayah Sumatera Barat pada 2016 yang diberikan Bulog kepada CV Semesta Berjaya. Ketiganya, yakni Ketua DPD RI, Irman Gusman; Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto; dan istri Xaveriandy, Memi‎.

Irman diduga menerima suap Rp 100 juta dari Xaveriandy dan Memi sebagai hadiah atas rekomendasi penambahan kuota impor gula untuk CV Semesta Berjaya tersebut.

Irman selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sementara Xaveriandy dan Memi sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

CINDY MELODY | NUGRAHANTO

Baca Juga:
Irman Gusman Ajukan Penangguhan Penahanan, Ketua KPK: Nanti Dulu
Terima Rp 100 Juta, Irman Gusman Jadi Tersangka
Saat Dicokok KPK, Penyuap Irman Gusman Berstatus Tahanan Kota
Ini Tanggapan DPD Soal Penangkapan Ketuanya

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments