hero
Ilustrasi Reklamasi Pantai

EDITOR : OCTOBRYAN

15 September 2016, 18:30 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Wahana Lingkungan Hidup menyayangkan langkah yang diambil Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan kembali melanjutkan proyek reklamasi pulau G di Teluk Jakarta.

Lembaga yang konsen pada isu lingkungan ini menilai, ada beberapa kejanggalan dalam keputusan yang diambil pemerintah. 

"Pertama, soal alasan Luhut yang mengatakan ada tujuh lembaga pemerintah yang setuju dengan keputusan hasil kerja komite bersama," ujar Manager Penanganan Kasus dan Emergency Response Walhi, Edo Rakhman, di Jakarta, Kamis, 15 September 2016.

Menurutnya, Pemerintah menyampingkan prinsip keterbukaan informasi dan transparansi untuk masyarakat. "Kita belum pernah melihat hasil kerja komite bersama yang dibentuk Luhut. Tiba-tiba saja, ada statement bahwa reklamasi ini telah disetujui oleh tujuh lembaga kementerian," ujarnya.

Pembangunan Reklamasi Pulau G. ( NET)

Selain itu, dirinya juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 31 Mei 2016. Ketika itu, Hakim mengabulkan gugatan pihak nelayan yang tergabung Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dengan mencabut izin reklamasi yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta untuk PT Muara Wisesa Samudera atas Pulau G.

Edo menambahkan, pihak pengembang juga berkepentingan mendapatkan keuntungan dari proyek reklamasi ini.  "Kan putusan hakim menunda sampai ini berkekuatan hukum tetap. Dugaan kuat kita adalah Luhut ini hanya mengakomodir kepentingan pengembang," ujarnya.

Edo pun menyebut reklamasi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan berdampak kerugian bagi para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari tangkapan ikan di wilayah proyek reklamasi tersebut.

"Tidak ada jaminan bahwa beban pencemaran itu berkurang. Persoalannya sekarang ekosistem Teluk Jakarta makin kritis, artinya beban pencemaran dari daratan ke perairan harus dikurangi," ujarnya.

Diketahui proyek reklamasi sebelumnya dihentikan oleh pemerintah pada Juni 2016 lalu. Menko Kemaritiman saat itu, Rizal Ramli, mengatakan pembangunan Pulau G yang merupakan bagian dari mega proyek tersebut harus dihentikan lantaran banyak pelanggaran.

Diantaranya karena pembangunan pulau tersebut berada di atas kabel-kabel PLN. Selain itu, pembangunan Pulau G disebut mengganggu akses perahu nelayan. Pelanggaran lainnya adalah teknis pembangunan pulau yang dinilai serampangan dan berpotensi merusak biota laut.

ANDRY SURYAWENATA | IREZ ANGGRAENI

Baca Juga:
Alasan Menteri Luhut Tetap Lanjutkan Proyek Reklamasi
Ahok dan Luhut Bertemu, Proyek Reklamasi Pulau G Melaju
Terjerat Suap Reklamasi, Ariesman Widjaja Divonis Tiga Tahun
Ahok Pertanyakan Kelasnya Menteri Rizal Ramli

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments