hero

EDITOR : OCTOBRYAN

23 Agustus 2016, 22:00 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perizinan tambang di provinsi tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengatakan, penetapan Nur Alam sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK terkait persetujuan izin usaha tambang di Sultra tahun 2009-2014.

"Penyidik menemukan dua alat bukti untuk menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara, N-A sebagai tersangka," ujar Laode, di gedung KPK, Selasa, 23 Agustus 2016.

Laode membeberkan, Nur Alam disangka menyalahgunakan kewenangan mengeluarkan penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi. 

Izin itu diberikan kepada PT Anugerah Harismah Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

"Kami juga menemukan beberapa bukti transfer dengan jumlah signifikan diduga untuk suap pengeluaran SK itu," tambahnya.

Laode menyampaikan, atas tindakannya, Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hingga kini, Laode mengaku tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menghitung korupsi yang dilakukan oleh Nur Alam.

Penyidik KPK juga menggeledah rumah dan kantor di sejumlah lokasi di Kendari dan Jakarta.

Sejumlah tempat digeledah yaitu, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kantor Biro Hukum Pemprov Sultra, Kantor Dinas ESDM Provinsi Sultra. Selain itu, rumah di kecamatan Madona, rumah di Jalan Taman Suropati, dan rumah di Jalan Made Sabara. Seluruhnya di Kendari. 

Kemudian, penggeledahan dilakukan di Jakarta, yaitu di kantor di kawasan Pluit, rumah di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur dan rumah di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. "Bahwa semua tempat tersebut dianggap memiliki hubungan dengan kasus, sehingga perlu dilakukan penggeledahan," lanjut Laode.

AZ ZAHRA | INDRIA LITA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments