hero
Calon penumpang bersiap menaiki bus AKAP di terminal bayangan Pondok Pinang, Jakarta, Jumat (3/4/2020). Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menunda mudik pada Lebaran mendatang sebagai salah satu la

EDITOR : OCTOBRYAN

21 April 2020, 15:15 WIB

INDONESIA

Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan ungkap warga Indonesia masih bersikeras untuk mudik lebaran 2020 di tengah pandemi COVID 19. Hasil survei yang dilakukan Kemenhub pada 13 dan 15 April 2020 lalu, 20 persen warga menyatakan akan tetap pulang kampung. 

Angka ini cukup fantastis. Melihat jumlah pemudik pada tahun 2019 mencapai 23 juta jiwa. Itu artinya, di tengah pandemi ini, masih ada 4,6 juta jiwa yang bersikeras lakukan mudik. Angka ini dikhawatirkan dapat meningkatkan kemungkinan penularan virus COVID-19 dari kontak antar manusia. 

Sejumlah calon penumpang bersiap naik ke bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/4/2020). Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mematangkan Peraturan Menteri untuk pengendalian mudik pada musim lebaran tahun 2020 di tengah penyebaran COVID-19 . (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

"Larangan mudik ini nantinya tidak diperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk, dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek," ujar Luhut usai rapat terbatas yang membahas soal tindak lanjut pembahasan antisipasi mudik melalui telekonferensi dengan Presiden Joko Widodo, Selasa, (21/4/2020).

Luhut melanjutkan, meski pemerintah melarang mudik di Jabodetabek maupun wilayah lain yang sudah terapkan PSBB, namun lalu lintas barang logistik akan tetap diperbolehkan beroperasi. Selain itu, transportasi umum dalam Jabodetabek seperti KRL juga masih diperbolehkan beroperasi.

Sejumlah petugas pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat wabah virus COVID-19 di Bekasi, Jawa Barat, Rabu  (15/4/2020). Pemerintah Provinsi Jawa barat menganggarkan bantuan sosial sebesar Rp21 milliar untuk 27.000 kepala keluarga (KK) di Bekasi selama 3 bulan. (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)

"Pengangkutan logistik barang masih dibenarkan, Transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga akan jalan," ujarnya.

Luhut menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk memastikan tidak ada moda transportasi yang mengangkut pemudik melintas di jalan tol dan memastikan arus distribusi logistik tetap berjalan lancar.

Suasana KRL Commuter Line di  Bogor, Jawa Barat, Senin (20/4/2020). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyatakan Pengguna transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menurun selama pandemi COVID-19 di Indonesia. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

“Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung hari Jumat, 24 April 2020. Akan ada sanksi-sanksinya [bagi pelanggar] yang penerapannya akan ditegakkan mulai 7 Mei 2020,” ujarnya. 

(BACA JUGA: Pemerintah Resmi Larang Warga Mudik di Tengah Pandemi COVID 19, Ini Alasannya)

Mengenai sanksi untuk pihak yang melanggar, Luhut belum memberikan penjelasan secara detail. Namun, dia menyatakan pemerintah akan melakukan persiapan dengan matang terkait larangan mudik di tahun ini. 

“Jadi strategi pemerintah ini secara bertahap, kalau di militer dikenal sebagai strategi bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Jadi tidak ujug-ujug bikin [kebijakan] begini,” katanya.

ANAN SURYANA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments