hero
Seorang warga mendorong gerobak di kawasan Kanal Banjir Barat, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota juga harus diikuti sosialisasi secara menyel

EDITOR : OCTOBRYAN

7 April 2020, 18:45 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9)," demikian bunyi Pasal 1 Permenkes No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, yang diperoleh NET.Z, Selasa (7/4/2020).

Dari aturan tersebut, sejumlah aktivitas warga pun dibatasi selama PSBB diterapkan. Apa saja aktivitas yang dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permenkes No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB yakni:

1Aktivitas Sekolah

Dua siswa belajar seni melipat kertas (origami) bersama ayah mereka di rumahnya di Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, Kamis (2/4/2020). (ANTARA FOTO/Maulana Surya)

Selama PSBB diterapkan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan peliburan sekolah. Yang dimaksud dengan peliburan sekolah adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif.

Tak hanya itu, lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan dan lembaga sejenisnya juga diharuskan menjalankan proses pembelajaran melalui media yang paling efektif. Namun, peliburan itu dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

2Aktivitas Tempat Kerja

Pejalan kaki melintas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Tempat kerja juga diliburkan saat PSBB diterapkan. Pekerjaan di kantor akan dibatasi dan diganti dengan proses bekerja di rumah atau work from home, sehingga produktivitas tetap terjaga.

Namun, sejumlah tempat kerja yang dikecualikan, dengan tetap memperhatikan jumlah minimum karyawan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3 yang berbunyi:

"Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya."

3Aktivitas Keagamaan

Ilustrasi kegiatan ibadah di Masjid. (ANTARA)

Selama PSBB diterapkan, kegiatan keagamaan juga akan dibatasi. Warga diminta untuk melakukan kegiatan keagamaan di rumah dan dilakukan secara terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. 

4Aktivitas di tempat dan Fasilitas Umum

Kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Aktivitas warga di tempat atau fasilitas umum juga dibatasi saat PSBB diterapkan. Pembatasan itu dilakukan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.

Ada sejumlah fasilitas umum yang dikecualikan, namun dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.

Berikut fasilitas umum yang dikecualikan:

A. Supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan kebutuhan pangan, dan barang peralatan medis kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.

B. Fasilitas layanan kesehatan, seperti rumah sakit, apotek, klinik, dan lainnya.

C. Hotel, tempat penginapan (homestay), pondokan dan motel, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.

D. Perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina.

E. Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan.

F. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan
dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.

5Aktivitas Sosial dan Budaya

Warga melintas di depan toko Sarinah yang tutup, di Jakarta, Selasa (7/4/2020). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Saat PSBB diterapkan, warga juga dilarang melakukan kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan. Pembatasan itu berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan kegiatan sosial dan budaya itu termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olah raga, hiburan, akademik, dan budaya.

6Moda Transportasi

Sejumlah warga beraktivitas luar ruang di kawasan Kanal Banjir Barat, Petamburan, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota juga harus diikuti sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang masih beraktivitas seperti biasa guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 lebih luas. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Selama PSBB diterapkan, semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya (kendaraan umum/pribadi) masih diizinkan beroperasi. Namun, jumlah penumpang akan dibatasi. Selain itu, jarak aman antar penumpang juga wajib diterapkan.

7Aktivitas Terkait Aspek Pertahanan dan Keamanan

Ilustrasi petugas keamanan. (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Aktivitas warga terkait aspek pertahanan dan keamanan juga akan dibatasi selama PSBB diterapkan. Namun, hal itu dikecualikan untuk kegiatan operasi militer dan operasi kepolisian.

Sebelumnya Pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah diteken Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Senin (6/4/2020) malam. 

Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan PSBB di Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. 

"Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," demikian bunyi diktum keempat pada surat itu.

Berdasarkan salinan surat Kepmenkes yang diterima NET.Z, isinya terdiri dari empat diktum. Dalam diktum pertama tertulis, 

"Menetapkan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19". 

(BACA JUGAPuskesmas Ikut Sediakan Layanan Periksa COVID-19)

Dalam diktum kedua tertulis, "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud diktum kesatu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat". 

Adapun dalam diktum ketiga tertulis, "PSBB sebagaimana dimaksud diktum kedua dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran".

TIM LIPUTAN

1

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments