hero
Presiden Joko Widodo. (Biro Pers)

EDITOR : OCTOBRYAN

6 April 2020, 18:00 WIB

INDONESIA

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melakukan pembebasan bersyarat untuk narapidana korupsi di tengah pandemi virus Covid-19. Saat ini, pembebasan narapidana untuk mencegah penyebaran Covid-19 hanya terbatas untuk narapidana umum.

Presiden juga menjamin pemerintah tidak memiliki wacana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme.

Sejumlah napi memperlihatkan surat pembebasan mareka di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Kelas -III Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Senin (6/4/2020). Kementerian Hukum dan HAM membebaskan sebanyak lima napi perempuan dan 18 napi laki di Lapas tersebut  untuk menjalani asimilasi di rumah dalam upaya mencegah penyebaran Virus Corona (COVID-19).  (ANTARA FOTO/Ampelsa)

"Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi (narapidana) koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini," kata Jokowi melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (6/4/2020).

Jokowi memastikan, pembebasan bersyarat sejumlah narapidana yang telah disetujui pekan lalu hanya ditujukan bagi narapidana tindak pidana umum.

"Tetapi tidak bebas begitu saja. Tentu saja ada syarat, kriteria, dan pengawasannya," tambah Jokowi.

Warga binaan sujud syukur usai menerima surat pembebasan saat Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi oleh Kemenkumham di Rutan Klas IIB Kudus, Jawa Tengah, Kamis (2/4/2020). (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

Pembebasan secara bersyarat ini dimaksudkan untuk menghambat atau memutus rantai penyebaran Covid-19, utamanya di lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada. Jokowi mengaku, kapasitas berlebih di sejumlah lapas yang ada sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19.

"Di negara-negara yang lain, saya melihat misalnya di Iran yang membebaskan 95 ribu napi, Brazil 34 ribu napi, negara-negara yang lainnya juga melakukan yang sama," tukasnya.

Warga binaan disambut keluarga usai keluar dari Lembaga Pemasyarakatan saat Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi oleh Kemenkumham di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Riau, Jumat (3/4/2020). Guna mencegah penyebaran COVID-19 sebanyak 115 warga binaan dibebaskan dari Lapas Kelas IIA Pekanbaru. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu, (1/4/2020) Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona di Lapas.

Yasonna menilai keputusan itu tak lepas dari kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penyebaran virus Corona.

(BACA JUGA: Koruptor dan Teroris Tidak Masuk Kriteria Napi yang Akan Dibebaskan Kemenkumham)

Usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Saat itu Yasonna menyebut setidaknya 300 napi korupsi akan dibebaskan.

Namun sejumlah elemen masyarakat mengkritik kebijakan Yasonna membebaskan narapidana tersebut. Hingga akhirnya Yasonna mengklarifikasi dan menyatakan napi pidana khusus juga dipertimbangkan dikeluarkan dari lapas/rutan, Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak boleh menabrak peraturan PP 99/2012.

TIM LIPUTAN

5

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments