hero
Warga binaan didampingi petugas dari dinas kesehatan memberikan contoh tata cara cuci tangan yang benar terkait COVID-19 di Lapas Wanita Klas II A Palembang, Sumsel, Jumat (20/3/2020). Sosialisasi in

EDITOR : OCTOBRYAN

1 April 2020, 15:20 WIB

INDONESIA

Sebanyak 30.000 lebih Narapidana/Anak yang tengah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak seluruh Indonesia akan menghirup udara bebas lebih cepat akibat wabah COVID-19 di Indonesia. 

Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nugroho mengatakan pihaknya menerbitkan surat edaran dengan nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi.

Warga binaan menggunakan fasilitas panggilan video (video call) di bawah pengawasan petugas di Lapas Kelas II A Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (26/3/2020). Dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, Lapas Kelas II A Banjarmasin menutup sementara akses kunjungan terhadap keluarga narapidana hingga batas waktu yang belum ditentukan dan menggantikannya dengan menyediakan fasilitas video call untuk warga binaan yang ingin berkomunikasi dengan keluarga. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

"Mendapat hak berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, khususnya yang masa 2/3 pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2019 dan bukan warga negara asing," ujar Nugroho melalui keterangan tertulis kepada NET.Z, Rabu, (1/4/2020).

Nugroho menjelaskan, pengeluaran dan pembebasan tersebut juga didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM  RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid -19.

Warga binaan menggunakan fasilitas panggilan video (video call) di bawah pengawasan petugas di Lapas Kelas II A Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (26/3/2020).  Dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, Lapas Kelas II A Banjarmasin menutup sementara akses kunjungan terhadap keluarga narapidana hingga batas waktu yang belum ditentukan dan menggantikannya dengan menyediakan fasilitas video call untuk warga binaan yang ingin berkomunikasi dengan keluarga. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Persyaratan pembebasan, lanjut Nugroho, melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan, di antara: Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; dan Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.

Sementara itu, Narapidana kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme tidak termasuk dalam 30.000 napi dewasa dan anak yang akan dibebaskan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 di dalam tahanan. 

Petugas membantu warga binaan memanfaatkan fasilitas panggilan video (Video Call) di Lapas Kelas II B Blitar, Jawa Timur, Senin (17/3/2020). Lapas Kelas II B Blitar menutup sementara akses kunjungan terhadap keluarga narapidana hingga 14 Hari ke depan dan menggantikanya dengan memberikan fasilitas panggilan video (Video Call), guna mengantisipasi dan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Lapas. (ANTARA FOTO/Irfan Anshori)

Sebab, narapidana kasus korupsi dan terorisme termasuk dalam jenis narapidana yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

"Ini hanya untuk Narapidana/Anak yang tidak terkait kasus terorisme, narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi warga negara asing," tambah Nugroho.

Petugas memakai masker melakukan pengawasan pengamanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Dumai di Dumai, Riau, Sabtu (21/3/2020). Rutan Kelas IIB Dumai meniadakan layanan pemasyarakatan seperti kunjungan tamu untuk melihat warga binaan terhitung tanggal 18 Maret 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan untuk antisipasi pencegahan wabah COVID-19. (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan tanggal 29 Maret 2020, Narapidana/Anak yang diusulkan asimilasi dan hak integrasi terbanyak berasal dari provinsi Sumatera Utara sebanyak 4.730 orang, disusul provinsi Jawa Timur sebanyak 4.347 orang, serta provinsi Jawa Barat dengan jumlah 4.014 orang. 

"Langkah ini diambil sebagai upaya penyelamatan terhadap Narapidana/Anak di lapas/rutan/LPKA sebagai institusi yang memiliki tingkat hunian tinggi serta rentan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19," terangnya.

Nugroho berharap, usulan asimilasi dan hak integrasi 30 ribu Narapidana/Anak akan menghemat anggaran negara untuk kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan.

(BACA JUGA: Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat Terkait Wabah Covid 19)

"Penghematan anggaran mencapai Rp260 milyar, selain mengurangi angka overcrowding," terangnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, seperti pembatasan kunjungan fisik, penyediaan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, penyemprotan dan penyediaan bilik disinfektan, pengukuran suhu tubuh, baik petugas maupun warga binaan.

TIM LIPUTAN

1

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments