hero
Ilustrasi Pilkada Serentak

EDITOR : OCTOBRYAN

31 Maret 2020, 16:30 WIB

INDONESIA

Komisi II DPR RI bersama Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sepakat menunda penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

Kesepakatan penundaan Pilkada itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Plt Ketua DKPP di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020). 

Peserta aksi mengikuti kampanye publik dan deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pilkada serentak 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (8/3/2020). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersama instansi terkait tersebut untuk mengajak para ASN agar bersikap netral pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang serentak dilaksanakan di 270 provinsi dan kabupaten/kota. (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Pilkada Serentak yang sedianya digelar pada September 2020 ini ditunda karena pandemi virus Corona yang mewabah di dalam negeri.

"Salah satu poinnya melakukan penundaan tahapan Pilkada 2020 yang berakibat pada penundaan pelaksanaan pemungutan suaranya serta tahapan lainnya," kata Wakil Ketua Komisi II, Saan Mustopa melalui keterangan tertulis kepada NETZ.

Selanjutnya, kata Saan, DPR meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Sebab, tidak mungkin jika DPR dan pemerintah harus merevisi UU Pilkada dalam situasi saat ini.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (kiri) dan  Viryan Aziz memberikan pemaparan saat konferensi pers terkait bakal pasangan calon perseorangan Pilkada serentak 2020 di gedung KPU, Jakarta, Kamis (27/2/2020). KPU mencatat sebanyak 147 bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang maju lewat jalur perseorangan untuk Pilkada serentak 2020 diterima syarat jumlah dukungannya oleh KPU Kabupaten/Kota yang kemudian akan dilakukan tahap verifikasi administrasi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

"Hal tersebut (revisi UU) tidak mungkin dilakukan dalam situasi seperti ini," kata politisi Partai Nasional Demokrat ini.

Sementara itu, Saan menilai pelaksanaan Pilkada Serentak yang tertunda akan dirapatkan kembali dengan KPU dan Kemendagri. 

"Akan kami bicarakan kembali setelah wabah Corona mereda," papar nya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kanan), Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri), Ketua Bawaslu Abhan (kanan), Gubernur Bali Wayan Koster (tengah) dan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar (kiri) berfoto dengan peserta Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak tahun 2020 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (27/2/2020). Rakor yang diikuti sekitar 2.000 peserta dari elemen penyelenggara Pemilu, unsur TNI, Polri, Kejaksaan serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut sebagai persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020. (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pihaknya mengajukan tiga pilihan penundaan Pemilihan kepala daerah serentak 2020.

Pilihan pertama, pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2020 (ditunda tiga bulan). Pilihan kedua, pemungutan suara dilaksanakan pada Rabu 17 Maret 2021 (ditunda enam bulan), sedangkan pilihan ketiga yaitu pemungutan suara dilaksanakan pada Rabu 29 September 2021 (ditunda 12 bulan).

Peserta mengikuti seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara di Gedung Islamic Center, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/3/2020). Sebanyak 1.164 peserta mengikuti seleksi yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya untuk menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pilkada Surabaya mendatang. A(NTARA FOTO/Didik Suhartono)

"Pada prinsipnya semua pihak (komisi II, Mendagri, Bawaslu, dan DKPP) setuju Pilkada serentak 2020 ditunda. Namun belum sampai pada kesimpulan kapan ditundanya," lanjutnya.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, DPR RI, KPU, Dan Kemendagri menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat perkembangan pandemi Covid 19 hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

2. Pelaksanaan Pilkada lanjut akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR RI. 

3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPPU.

4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kesepakatan Kepala Daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 alokasikan dana Pilkada serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid 19.

(BACA JUGASulawesi Utara Peringkat Pertama Rawan Konflik Pilgub, KPUD Gerak Cepat)

Pilkada Serentak 2020 awalnya akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Gelaran ini bakal jadi pilkada serentak terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan melibatkan 270 daerah dalam satu waktu. 

Ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

ANDRE SAPUTRA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments