hero
(ANTARA FOTO)

EDITOR : YAYAN SUPRIYANTO

31 Maret 2020, 12:34 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Permasalahan COVID-19 alias Virus Corona di Indonesia, khususnya DKI Jakarta semakin ruwet.  Presiden Joko Widodo  pada (30/03/20) memberikan pernyataan jika Indonesia akan menerapkan pembatasan sosial beskala besar (PSBB) yang kemudian didampingi kebijakan darurat sipil. Sekilas terdengar epic seperti di film bukan? Tapi apakah kalian terbayangkan bagaimana penerapan darurat sipil? Dan apa yang akan terjadi jika kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan? Coba kita bedah satu per satu.

(ANTARA FOTO)

 

1. DARURAT SIPIL

Indonesia memiliki aturan yang mengatur perihal darurat sipil. Semuanya tertuang dalam Perpu No 23 Tahun 1959. Sederhananya, Perpu ini mengatur apa yang harus dilakukan apabila dinyatakan sebagian atau seluruh wilayah NKRI dalam keadaan bahaya.

Di sini tidak sempit hanya dalam makna perang aja, karena bisa diturunkan segala hal yang mengancam hidup rakyat Indonesia. Yang menentukan darurat sipil siapa? Berdasarkan Perpu ini Presiden RI sebagai pemimpin atau panglima tertinggi, yang menetapkan apakah keadaan bahaya ini sudah masuk dalam kategori Darurat Sipil.

 

2. HIDUP DALAM DARURAT SIPIL?

Sederhananya, apabila darurat sipil diberlakukan kita dipaksa untuk #dirumahaja. Kenapa? Karena dalam pasal 19 Perpu No 23 1959 pemerintah berhak membatasi orang untuk berada di luar rumah.  Mundur sedikit di pasal 18 juga disebutkan jika dilarang atau dibatasinya perkumpulan orang atau membuat keramaian yang dapat mengumpulkan massa. Kemudian di pasal 20 Perpu ini pemerintah pun bisa membatasi atau melarang penggunaan gedung dan lapangan untuk sementara waktu.

Intinya, dalam darurat sipil  kita tidak bisa bebas bergerak ke luar rumah, jalan-jalan, dan bila masih ngeyel untuk misalnya nongkrong sudah ada dasar hukum untuk aparat untuk memaksa atau sampai menghukum orang-orang tersebut. Masa darurat sipil berati susah belanja, susah jajan, dan susah order online dong? Dalam Perpu ini tidak diatur sih perihal ini, namun bisa jadi dikarenakan pembatasan "paksa" ini abang-abang ojek online bisa saja tidak boleh beroperasi. Kalau soal pasar ataupun swalayan mungkin bisa jadi ada aturan tambahan masa Darurat Sipil yang dikeluarkan kemudian. 

Akan tetapi kan kemarin itu sudah ada himbauan dari Presiden Jokowi untuk diadakan Dapur Umum untuk wilayah-wilayah yang khususnya sudah dibatasi, bisa jadi kalau mau cari suplai makanan ya kita harus ambil ke sana secara mandiri, jangan pake order online ya. Gerak, udah kelamaan rebahan #dirumahaja.

Dalam masa darurat sipil, pemerintah pun bisa membatasi atau mengelola atau memfilter, informasi yang beredar. Seperti TV, Radio, dan kalau era sekarang bisa jadi Internet pun dibatasi. Intinya, dalam keadaan darurat sipil semuanya bisa dikendalikan oleh Presiden sebagai penguasa tertinggi, Kepala Daerah sebagai penguasa daerah, dan turun sampai ke aparat dilapangan. Ini diprotes banyak orang karena ini rawan dalam hal penggunaan kewenangan. 

 

3. PERLUKAH DARURAT SIPIL?

Kalau coba kita review, sebenarnya masa-masa ini pemerintah RI sudah menjalankan beberapa tindakan sesuai UU yang berhubungan langsung soal pandemi. Pertama, UU No.6 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kedua Undang-Undang ini sebenarnya sudah menjadi dasar hukum yang bisa digunakan untuk bergerak melawan Corona. Tapi sayang, pemerintah masih nanggung menjalankannya. Setengah hati. Semoga Corona segera berlalu, di rumah saja semuanya dan jaga jarak.

ARIS SATYA

 

5

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments