hero
Presiden Joko Widodo memimpin dua ratas yakni antisipasi mudik lebaran dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. (BIRO PERS)

EDITOR : OCTOBRYAN

30 Maret 2020, 20:30 WIB

INDONESIA

Presiden Joko Widodo mulai memberlakukan kebijakan pembatasan sosial skala besar demi mencegah penularan Covid-19 di Indonesia. Jokowi juga akan menetapkan status darurat sipil sebagai landasan pemberlakuan kebijakan tersebut.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga, tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020).

Layar menampilkan rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3/2020). Presiden Joko Widodo memimpin dua ratas yakni antisipasi mudik lebaran dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan laporan Tim Gugus Tugas Covid-19. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jokowi memerintahkan jajaran menterinya untuk segera menyiapkan aturan pelaksanaan di level provinsi, kabupaten, dan kota agar pembatasan sosial skala besar dan pendisiplinan physical distancing bisa benar-benar diterapkan di lapangan. 

Jokowi pun meminta agar pemimpin daerah memiliki visi yang sama dengan pusat dalam penanganan dan pencegahan penyebaran penyakit Covid-19 ini.

"Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan pemda," ucap Jokowi.

Pengendara melintas di jalan Ahmad Yani, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (28/3/2020). Polresta Sidoarjo memberlakukan kawasan tertib 'physical distancing' atau jaga jarak secara fisik di kawasan sekitar alun-alun Sidoarjo pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu pada jam tertentu dengan tidak memperbolehkan kendaraan melintas atau orang berkumpul guna mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

Presiden juga meminta seluruh apotek dan toko yang menjual kebutuhan pokok tetap buka dan melayani kebutuhan masyarakat. Syaratnya, seluruh aturan protokol physical distancing tetap harus dijalankan di seluruh tempat publik.

"Bagi UMKM, pelaku usaha, dan pekerja informal, tadi sudah kita bicarakan, pemerintah segera siapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Ini nanti yang akan segera kami umumkan kepada masyarakat," katanya.

Status darurat sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Darurat sipil berada di bawah status darurat militer dan keadaan perang.

Seorang petani mengikat tanaman sayurnya ke tiang penopang di Desa Baliase Boya, Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (30/3/2020). Kementerian Pertanian tetap menggenjot produksi pertanian di tengah wabah COVID-19 terutama tanaman bahan pangan untuk menjamin akses pangan bagi masyarakat. (ANTARAFOTO/Basri Marzuki)

Sesuai Pasal 1 ayat (1) UU tersebut, penetapan status darurat sipil/darurat militer/keadaan perang merupakan wewenang presiden. Presiden dapat menetapkan tiga status tersebut secara menyeluruh atau hanya sebagian wilayah di Indonesia. Meski demikian, ada beberapa syarat dalam penetapannya yakni:  

Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

Sejumlah warga membeli makanan dari samping beton isolasi wilayah di perempatan Jalan Werkudoro, Tegal, Jawa Tengah, Senin (30/3/2020). Menurut pedagang kaki lima omset penjualan pasca isolasi wilayah dengan 50 penutupan jalan antisipasi penyebaran COVID-19 menurun hingga 50 persen.  (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Jika presiden menerapkan status darurat sipil diterapkan di daerah, kepala daerah setempat yang menjadi penguasa keadaan darurat sipil. Kepala daerah bisa dibantu komandan militer, kepala polisi, dan kepala kejaksaaan dari daerah tersebut.  Meski diberi wewenang, kepala daerah sebagai penguasa darurat daerah wajib menuruti petunjuk presiden dalam bertugas.  

Masih dalam UU 23/1959, penguasa darurat sipil memiliki beberapa wewenang di antaranya yang membatasi adanya kerumunan massa, yakni: 

Pasal 13  

Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.  

Pasal 18  

(1) Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum dan arak-arakan harus diminta-idzin terlebih dahulu, Idzin ini oleh Penguasa Darurat Sipil diberikan penuh atau bersyarat. Yang dimaksud dengan rapat-rapat umum dan pertemuan-pertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum.  

(2) Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu yang tertentu.  

(3) Ketentuan-ketentuan, dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku untuk peribadatan, pengajian, upacara-upacara agama dan adat dan rapat-rapat Pemerintah. 

Pasal 19  

Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah.  

Pasal 21  

Untuk pelaksanaan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan Penguasa Darurat Sipil, anggota-anggota Kepolisian, badan-badan pencegah bahaya udara, dinas pemadam kebakaran dan dinas-dinas atau badan-badan keamanan lainnya ada di bawah perintah Penguasa Darurat Sipil.

TIM LIPUTAN

1

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments