hero
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kedua kiri) sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/3/2020).

EDITOR : OCTOBRYAN

10 Maret 2020, 16:00 WIB

INDONESIA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta BPJS Kesehatan transparan dalam menjalankan tugas mereka melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu disampaikan Sri Mulyani menanggapi putusan Mahkamah Agung membatalkan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Kami minta BPJS transparan, biaya operasi berapa dan berapa gajinya, defisit berapa?. Itu semua kami rangkum supaya masyarakat tahu ini masalah bersama, bukan satu institusi," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa, (10/3/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (tengah) menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). Menkeu mengatakan pemerintah akan mewaspadai ancaman pelemahan ekonomi gara-gara wabah corona di China demi mengejar target asumsi dasar ekonomi makro di APBN 2020. (ANTARAFOTO/Puspa Perwitasari)

Sri Mulyani melanjutkan, pembatalan tersebut bakal berdampak terhadap keuangan BPJS Kesehatan dan kelangsungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kami terus coba bangun ekosistem JKN yang sehat dan berkeadilan, sustain (berkelanjutan)," tambahnya.

Sebelum Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, Sri Mulyani mengatakan pemerintah sebenarnya sudah merumuskan aturan tersebut dengan cermat.

Ilustrasi perawatan di rumah sakit. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Dalam menaikkan iuran pemerintah telah mengkaji cara bagaimana jasa kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkelanjutan.

Kelanjutan pelayanan tersebut hanya bisa dicapai bila kondisi keuangan BPJS Kesehatan sehat. Selain itu, ia juga menjelaskan kenaikan iuran juga dilakukan untuk mewujudkan aspek keadilan bagi masyarakat.

Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin (9/3/2020). Mahkamah Agung (MA) mengabulkan 'Judicial Review' Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, yakni dalam putusan tersebut MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

"Ini suatu realita yang harus kita lihat. Kita nanti akan review (putusan MA)," tambahnya.

Sri Mulyani khawatir ke depannya putusan MA selain mengganggu keberlangsungan Program JKN keputusan tersebut juga berpotensi mengubah rencana yang sudah dibuat pemerintah.  

"Keputusan tersebut buat ini semua berubah. Apakah pemerintah melakukan? Ya kami pelajari. Kami berharap masyarakat tahu ini konsekuensi nya besar terhadap JKN," ungkapnya.

Pengunjukrasa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengusung poster dan spanduk saat aksi menuju gedung DPR Aceh, Banda Aceh, Aceh, Senin (20/1/2020). Aksi pekerja di Aceh itu menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah PHK, menghilangkan pesangon, rentan diskriminasi dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan judicial review kenaikan tarif BPJS yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Putusan tersebut diketok oleh ketua majelis hakim Supandi bersama hakim anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi, 27 Februari 2020. 

Dengan penolakan ini, maka iuran BPJS kembali seperti sebelum Perpres itu diterbitkan. Gugatan tersebut dilayangkan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) ke MA pada akhir 2019. Mereka keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. 

Seorang warga yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) berunjuk rasa di bawah Jembatan Layang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (5/9/2019). Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena dinilai memberatkan rakyat miskin serta BPJS Kesehatan masih terdapat pelayanan yang kurang maksimal kepada pasien peserta BPJS. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

Pasal 34 yang dibatalkan oleh MA juga memuat mengenai kenaikan tarif iuran kelas BPJS yang mencapai 100 persen. 

"Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro melalui pesan singkat kepada NET.Z, Selasa, (9/3/2020).

(BACA JUGAMahkamah Agung Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Batal)

Pemerintah sebelumnya menaikkan iuran BPJS Kesehatan guna menutupi defisit keuangan perusahaan tersebut. Kendati Kementerian Keuangan telah menyuntik dana Rp15 triliun pada tahun lalu, per Desember 2019, BPJS Kesehatan masih mencatatkan defisit sekitar Rp13 triliun.

Kenaikan iuran tersebut resmi seiring ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019 lalu.

TIM LIPUTAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments