hero
(NET/Anita Tambayong)

EDITOR : YAYAN SUPRIYANTO

28 Februari 2020, 10:25 WIB

SULAWESI UTARA, INDONESIA

Jelang Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan pada 23 September 2020 nanti, Sulawesi Utara masuk peringkat pertama kerawanan Pemilihan Gubernur. Hal ini mengacu pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) RI.

Bawaslu RI merilis secara resmi skor IKP Tertinggi yaitu 86,42 persen. Mengantisipasi kerawanan saat pelaksanaan Pilgub ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Utara mengeluarkan produk hukum terbaru, terkait pelaksanaan Pilgub dan Pilkada di delapan daerah yang ada di Sulawesi Utara.

Pembicara dari Kejaksaan Sulut (NET/Anita Tambayong)

KPUD Sulut mengadakan penyuluhah produk hukum di Ballroom Hotel Four Point Manado pada 25-27 Februari 2020. Penyuluhan ini melibatkan ratusan peserta dari semua partai politik, akademisi, mahasiswa lembaga masyarakat adat di delapan daerah yang akan melaksanakan pilkada, serta awak media.

Meydi Tinangon Komisioner KPUD Sulut yang juga Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan menjelaskan bahwa Sulut masuk IKP dengan skor tertinggi harus diwaspadai. Sebab kemungkinan adanya konflik sangat tinggi jika semua pihak merasa keberatan atau tidak menerima hasilnya.

Pembicara dari Akademi dan KPUD Sulut. (NET/Anita Tambayong)

"Konflik Itu bisa saja terjadi kalau baik masyarakat atau stakeholder pemilihan itu berbeda pemaham terkait dengan regulasi. Nah Kalau kita sudah menyamakan persepsi terkait dengan aturan-aturan itu maka kita berharap akan meminimalisir potensi potensi konflik atau kerawanan yang ada," kata Meydi.

Sementara Ketua Devisi SDM dan Hubungan Pemasyarakatan, Salman Saelangi mengatakan jika penyuluhan hukum yang dilakukan ini merupakan  bagian dari upayanya untuk meminimalisir konflik akibat dari sengketa Pilkada. Salman juga menampik jika KPUD Sulut dianggap kurang berperan banyak.

“ Jadi tidak benar, kalau KPUD belum bekerja maksimal. Kami KPUD Sulut, berharap banyak media ikut membantu kami. Karena peran media menyebarkan informasi sampai ke pelosok-pelosok juga kami nilai sangat efektif,” kata Salman.

(Pembicara dari Bawaslu Sulut. (NET/Anita Tambayong)

Penyuluhan produk hukum terbaru yang dibuka oleh Ketua KPUD Sulut Ardiles Mewoh. Selain itu juga melibatkan pembicara Divisi Hukum KPUD Sulawesi Utara sendiri yang dibawakan Meydi Tinangon, Panwaslu Sulawesi Utara, dari Divisi Data dan Pemutahiran Pemilih Lanny Ointu, dan terkait regulasi pencalonan yang dibawakan oleh Yessy Momongan dari Komisioner KPUD Sulut. Ada juga dari Polda, Kejaksaan dan Bawaslu Sulut.

ANITA TAMBAYONG

2

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments