hero
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat berkunjung ke NET, Selasa (25/02/2020). (NET/Chris Messakh)

EDITOR : REZA PAHLEVI

26 Februari 2020, 01:30 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Rancangan Undang-Undang omnibus law Cipta Kerja menimbulkan polemik sejak rencana hingga akhirnya diserahkan ke DPR untuk dibahas. Salah satu penolakan berasal dari serikat buruh. Para serikat buruh menilai sejumlah pasal dalam RUU tersebut merugikan buruh dan menguntungkan pengusaha.

Para buruh mempermasalah upah minimum, jam kerja, hingga pesangon. Tak ayal, RUU Cipta Kerja dinilai lebih pro pengusaha dibandingkan ke pekerja. Menanggapai polemik tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membantah pemerintah lebih pro ke pengusaha.

“Pemerintah harus berada di tengah. Pemerintah harus bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan industri, kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja,” ujar Ida saat berkunjung ke NET, Selasa (25/2/2020).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (tengah) saat berkunjung ke NET, Selasa (25/02/2020). (NET/Chris Messakh)

Menurut Ida, tujuan RUU Cipta Kerja untuk menciptakan peluang kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan cara kemudahan berusaha. 

“Implikasi perijinan agar tercipta kesempatan bekerja. Kemudian memberikan perlindungan secara berkelanjutan bagi pekerja,” ungkap Ida.

Ida menegaskan, RUU Cipta Kerja ini belum menjadi menjadi UU karena masih dibahas di DPR. Sehingga draft yang ada belum final dan masih membuka ruang untuk memberi masukan dan diskusi.

“Jadi karena masih usulan belum menjadi undang-undang. Untuk menjadi undang-undang maka harus ada persetujuan dari DPR,” jelas Ida.

Alasan jam kerja “Fleksible” di RUU Cipta Kerja

RUU Cipta Kerja sedikit merubah pasal yang mengatur jam kerja di UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan,  jam kerja diatur 8 jam perhari atau 40 jam dalam satu minggu. Namun dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah menambahkan kata “paling lama,”

 “Kami mengatur 8 jam paling lama kerja itu, untuk mengakomodasi jenis pekerjaan yang waktunya itu kurang dari 8 jam. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kurang dari 8 jam. Kami atur disini untuk memberikan kepastian perlindungan. Nanti upahnya pun harus menciptakan jaminan sosial di dalamnya,” ujar Ida.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat talkshow bersama presenter Tomy Ristanto di NET, Selasa (25/02/2020). (NET/Chris Messakh)

Menurut Ida, pengaturan kerja paling lama 8 Jam tersebut, memberikan fleksibilitas bagi para pekerjanya, seperti ibu rumah tangga maupun kalangan milenial. Misalkan suatu pekerjaan bisa dikerjakan dalam 2-3 Jam, maka pekerja itu bisa mengerjakan pekerjaan di tempat lain. Tanpa harus terikat ketentuan pekerja bekerja dalam 8 Jam.

“Atau mungkin, Ibu-ibu yang bekerja setelah bapaknya berangkat (kerja) atau anak-anaknya sudah berangkat sekolah. Jadi dia memanfaatkan waktu beberapa jam tertentu, sampai anaknya pulang sekolah.  Jadi butuh fleksibilitas dan tidak secara kaku mengaturnya,” jelas Ida.

Meski ada fleksibilitas jam kerja, Ida menekankan ketentuan umumnya jam kerja adalah 8 jam perhari dan 40 jam dalam satu minggu.

 Pesangon di RUU Cipta Kerja turun

Ida mengakui pesangon tunai di RUU Cipta Kerja menurun dibandingkan pesangon yang diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.  Dalam RUU Cipta Kerja, pemberian pesangon maksimal sebesar sembilan kali upah bulanan, bagi buruh yang masa kerjanya 8 tahun atau lebih.

Sementara dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pemberian pesangon kepada pekerja yang terkena PHK dengan besaran maksimal hingga 32 kali upah bulanan.

“Kalau dulu mungkin diatas kertas kita sudah tahu (pesangon) angkanya tinggi. Tapi pada prakteknya tidak seperti diatas kertas,” ucap Ida.

Menurut Ida, meski pesangonnya turun, RUU Cipta Kerja memuat ketentuan baru yang sebelumnya tidak atur dalam UU Ketenagakerjaan. Yakni, perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan.  Diaturan ini, pekerja selain mendapat pesangon juga menerima tiga manfaat baru.

“Dalam konteks kami ingin memberikan kepastian perlindungan, maka kami sampai kompensasi pesangonnya juga masih ada. Ada jaminan kehilangan pekerjaan yang diatur berupa cash benefit, pelatihan vokasi dan akses penempatan (pekerjaan),” jelas Ida.

Ida mengklaim aturan baru dalam RUU Cipta Kerja soal pesangon akan memberikan manfaat lebih bagi korban PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersalaman dengan Komisaris Utama NET Agus Lasmono saat berkunjung ke NET, Selasa (25/02/2020). (NET/Chris Messakh)

Pekerja Kontrak Mendapat Kompensasi

Menurut Ida, RUU Cipta Kerja memberikan perlindungan bagi  masyarakat yang memperoleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.  Yakni memuat aturan bagi pemberi kerja.

Aturan tersebut mewajibkan pemberi kerja memberikan kompensasi satu bulan upah bagi pekerja kontrak yang bekerja selama satu tahun. “Setiap dia (pekerja kontrak) selesai satu tahun bekerja maka berhak kompensasi satu bulan upah,” jelas Ida.

Ida menerangkan ketentuan ini sebelumnya belum diatur sehingga pemberi kerja harus mematuhinya. Selain kompensasi, turut diatur juga pemberian jaminan sosial seperti mendapat jaminan kecelakaan dan kematian.  Sehingga pekerja kontrak memperoleh sebagian hak yang sama dengan pekerja tetap.

“Ini perlindungan yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya,” ungkap Ida.

Sementara terkait adanya kekuatiran, para pemberi kerja terus memberi kontrak tanpa menjadikan pekerja tetap.  Ida menilai hal tersebut tidak perlu dikuatirkan. Karena nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah.

“Ah saya kira tidak juga. Pengaturan itu nanti akan diatur lebih detil dalam peraturan pemerintah," tegas Ida.

RUU Cipta Kerja hanya mengatur upah minimum provinsi (UMP)

RUU Cipta Kerja dalam pasal 88c ayat 2 hanya mengatur upah minimum provinsi.  Hal ini pun membuka peluang meniadakan ketentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan besaran nilai gaji.

Menurut Ida, pengaturan upah minimum kerja berdasarkan UMP untuk lebih mensederhanakan dan memudahkan pemerintah mengontrol pelaksanaannya. Selain itu, untuk mengurangi kesenjangan upah minimum antar satu kabupaten/kota di satu provinsi.

“Jangan sampai kalau misalnya upah minimum kabupaten itu tinggi. Akhirnya kemudian banyak industrial mengalihkan ke kabupaten yang lain. Hingga kemudian terjadi phk yang besar. Itukan kita tidak ingin terjadi seperti itu. (untuk) Mengurangi kesenjangan," ujar Ida.

REZA PAHLEVI

 

1

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments