hero
Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kiri) secara simbolis pukul gong membuka seminar MKD di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan, Senin (24/02/2020) (NET/Anan Surya)

EDITOR : REZA PAHLEVI

24 Februari 2020, 21:15 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Puan Maharani menegaskan, semua anggota dewan sebagai wakil rakyat memiliki kewajiban menjaga perilaku dan martabat di depan publik. Sebab sikap anggota dpr dipandang secara kolektif kolegial oleh masyarakat umum. 

“Perilaku satu anggota DPR akan dapat mempengaruhi persepsi rakyat kepada seluruh anggota dewan ketika satu anggota dewan berperilaku tidak terhormat maka seluruh dewan dapat dipandang secara negatif. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Sayangnya ketika satu anggota dewan berperilaku terhormat, belum tentu semua anggota dewan dipandang secara positif,” ujar Puan Maharani saat membuka acara seminar nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR,  di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan, Senin (24/02/2020). 

Ketua DPR RI Puan Maharani beri sambutan dalam seminar nasional MKD di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan, Senin (24/02/2020). (NET/Anan Surya)

Puan menilai MKD memiliki tugas penting menjaga kehormatan lembaga parlemen dan mencegah serta memitigasi  anggota DPR yang menyimpang dari tugasnya.  Karenanya, Puan mengingatkan MKD harus berani bertindak tegas ketika anggota dewan melanggar kode etik. Tujuannya tak lain agar MKD bisa menghasilkan wakil rakyat yang ideal.

“Jangan sampai ada anggota atau orang yang kemudian melakukan hal-hal yang kemudian tidak bermartabat di depan publik. Kalau kemudian ada laporan dari masyarakat tentu itu bisa dimitigasi, bukan kemudian ditutup-tutupin. Tapi memberitahu melarang atau kemudian menjelaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan kembali,” tegas putri Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan kuliah umum pada Dies Natalis UI ke-70 dan wisuda mahasiswa di Balairung, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020). Puan menyampaikan kuliah umum dengan materi "Kualitas Sumber Daya Manusia". (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Puan menambahkan, MKD dituntut untuk segera menyusun langkah dan arah baru kebijakan, yang dapat menghadirkan lembaga perwakilan yang berkeadaban dan berkebudayaan. Hal ini mengingat anggota DPR merupakan perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia, yang memiliki latar belakang budaya berbeda-beda.

Seminar nasional MKD mengangkat tema arah baru kebijakan MKD: upaya menghadirkan peradaban hikmah. Seminar ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Ketua MKD Habib Aboe Bakar.

ANGGY PASARIBU | ANAN SURYA

 

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments