hero
Pekerja memeriksa stok beras Bulog di Gudang Bulog Banten, di Serang, Rabu (12/2/2020). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

EDITOR : REZA PAHLEVI

22 Februari 2020, 19:30 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Pembahasan Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah diserahkan ke DPR RI dan masih terus berproses. Di luar isu-isu yang terus dibahas, RUU ini juga menyinggung mengenai sektor pertanian Indonesia.

Selain memungkinkan masuknya investasi ke sektor ini, pemerintah juga membuka peluang impor sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan, diluar produksi domestik dan cadangan pangan nasional.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, impor sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan merupakan sebuah terobosan besar dalam sektor pertanian Indonesia. Selama ini, impor seringkali disebut sebagai tindakan kontra nasionalis karena dianggap merugikan petani.

Impor selama ini dibatasi sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang (UU) nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. UU ini menyatakan ketersediaan pangan merupakan kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Sementara itu, impor hanya bisa dilakukan kalau kedua sumber utama tadi tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Di RUU Cipta Kerja, konsep ini diubah sehingga impor menjadi salah satu sumber ketersediaan pangan. Pasal 14 di UU Pangan pun diubah, sehingga sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional dan impor pangan.

Selaras dengan ini, UU nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pun diubah. Pasal 30 yang dulunya melarang orang untuk mengimpor jika komoditas pertanian dalam negeri dianggap sudah cukup, kini menerima impor sebagai sumber kecukupan kebutuhan konsumsi.

“Terbuka impor pangan diharapkan bisa membuat harga pangan menjadi lebih terjangkau. Kebijakan sektor pertanian kita yang cenderung proteksionis sudah terbukti membuat harga kebutuhan pangan kita menjadi mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat miskin. Mereka merupakan golongan yang sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan,” jelas Felippa dalam keterangan resminya kepada NETZ, Sabtu (22/02/2020)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase pengeluaran per orang untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari berkisar antara 37% di DKI Jakarta hingga 48% di Papua Barat. Harga komoditas makanan pokok di Indonesia masih dua kali lipat lebih mahal dari harga internasional. Seperti beras sekitar 12 ribu rupiah per kilogram di Indonesia, sementara harga Internasional sekitar 6 ribu rupiah per kilogram.

Menurut Felippa, harga pangan akan lebih terjangkau kalau impor lebih terbuka, sehingga Indonesia bisa mengakses lebih banyak komoditas pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Namun, pemerintah ditekankan harus terus berupaya mengurangi adanya alih fungsi lahan pertanian.

“Sebagai esensi utama dalam sektor pertanian, lahan perlu dijaga dan dirawat untuk bisa menjaga kontinuitas produksi dan juga meningkatkan produktivitas sebuah komoditas,” jelas Felippa.

Felippa menambahkan, kalau RUU Cipta Kerja jadi disahkan, beberapa persyaratan yang tadinya diberlakukan untuk alih fungsi lahan juga akan dihilangkan. "Pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan lahan pertanian sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan nasional," tandasnya. 

REZA PAHLEVI

 

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments