hero
(NET/Theresia Santi)

EDITOR : YAYAN SUPRIYANTO

21 Februari 2020, 17:41 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Untuk menjaga keutuhan teritori, 13 institusi  menandatangani kesepakatan bersama tentang koordinasi pengawasan pengamanan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara. Penandatangana kesepakatan yang digelar di Markas Besar Badan keamanan Laut RI (Bakamla), Jakarta Pusat, Jumat (21/02/20), disaksikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD dan Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia.

Kesepakatan ini merupakan reaksi pemerintah Indonesia setelah masuknya kapal-kapal nelayan China yang mencuri ikan di Perairan Natuna Utara. Salah satu cara nyata yang ditempuh pemerintah yaitu memberikan izin 30 kapal nelayan asal daerah Pantura melaut di Natuna Utara. 

“Apakah ini bagian reaksi dari masuknya nelayan-nelayan dan kapal asing, memang iya. Selama ini kita kurang hadir di sana sehingga kita meningkatkan volume kehadiran di perairan kita, baik di perairan teritori maupun perairan berdaulat sampai ke laut bebas,” ujar Menkopolhukam Mahfud MD.

Proses penandatanganan kesepakatan 13 institusi. (NET/Theresia Santi)

Menurut Mahfud, masuknya kapal asing membawa ancaman, yaitu ancaman teritori dan ancaman ideologi. Untuk menghalau dua ancaman tersebut, kehadiran warga negara Indonesia secara de facto sangat penting untuk kedaulatan perairan Indonesia. Sementara itu, Bakamla memiliki fungsi utama menyinergikan tugas-tugas institusi gabungan,  sehingga tidak terjadi tumpeng tindih. Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia juga memastikan, telah mengerahkan seluruh unsur-unsur yang dimiliki.

“Untuk Standard of Operation dan rencana operasi dalam waktu dekat ini, seminggu atau dua minggu ini sudah selesai, karena kita harus segera menuju ke sana,” katanya.

Penandatangan Kesepakatan Bersama ini dianggap penting karena mencuat ketegangan Indonesia dengan China di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) RI, Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal nelayan China yang dikawal Coast Guard, terdeteksi menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia sejak akhir 2019 lalu.

Menkopolhukam Mahfud MD. (NET/Theresia Santi)

China mengklaim memiliki hak di perairan yang masuk ZEE Indonesia berdasarkan peta Traditional Fish Ground mereka, atau kebiasaan ribuan tahun lalu yang dilakukan oleh nenek moyang mereka melaut di wilayah Natuna. Padahal kawasan laut utara Natuna berdasarkan Konvensi PBB terkait Hukum Kelautan (UNCLOS 1982), masuk kawasan ZEE Indonesia.

Dilihat dari aspek pertahanan, Natuna Utara merupakan batas terluar NKRI yang menjadi penentu kedaulatan negara. Apabila wilayah ini menjadi objek sengketa atau dilanggar batas wilayahnya oleh negara lain, kedaulatan NKRI kembali dipertaruhkan.

13 Institusi yang menandatangani kesepakatan dalam Pengawasan, Pengamanan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Laut Natuna Utara:

1.            Deputi Bidang Koordinator Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mayor Jenderal Rudianto.

2.            Plh. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jhoni Ginting, S.H., M.H.

3.            Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Heru Pambudi, S.E., LL.M.

4.            Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Ir. R. Agus H. Purnomo.

5.            Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan M.R. Karliansyah.

6.            Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan M. Zulficar Mochtar.

7.            Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia Mayor Jenderal TNI Tiopan Aritonang, S.I.P.

8.            Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri Inspektur Jenderal Polisi Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum.

9.            Deputi Operasi dan Latihan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksamana Muda Bakamla T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S.

10.          Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

11.          Ketua Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nelayan Indonesia Riyono, S. Kel., M.Si.

12.         Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) DR. H. Yussuf Solichien M., MBA, Ph.D.

13.          Ketua Kelompok Nelayan Mandiri Basori.

THERESIA SANTI

4

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments