hero
Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (22/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan s

EDITOR : OCTOBRYAN

23 Januari 2020, 11:45 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, dihentikan sementara. Alasannya, Pemprov DKI Jakarta belum mengantongi izin dari Kementerian Sekretariat Negara. 

"Revitalisasi monas untuk dihentikan sementara sampai surat persetujuan Kemensetneg dikeluarkan," ujar Ida dalam rapat bersama Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (22/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Ida mengatakan, setiap perubahan bentuk atau peruntukan kawasan Monas harus melalui persetujuan Kemensetneg. Peraturan itu tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, revitalisasi Monas yang masuk cagar budaya mesti mendapatkan rekomendasi Kemensetneg.

"Itu yang jadi keputusan kami," tegasnya.

Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (22/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Cipta Karya Pertanahan dan Tata Ruang, Heru Hermanto, mengatakan akan mempertimbangkan permintaan tersebut.

"Kalau kita harus hentikan, ya kita hentikan sementara. Kalau kita harus lengkapi, ya lengkapi Semuanya (rekomendasi Kemenstneg)," beber Heru yang turut hadir dalam rapat bersama Komisi D di gedung DPRD DKI.

 

Meski demikian, Heru menilai proyek revitalisasi Monas tidak melanggar Keppres, sebab pembiayaan proyek itu tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Heru menambahkan, meski awalnya pengelolaan kawasan Monas merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat. Setelah melewati beberapa proses panjang, akhirnya disepakati bahwa pengelolaan Monas menjadi wewenang Pemprov DKI Jakarta.

(BACA JUGAIntip Proyek Revitalisasi yang Tebang Ratusan Pohon di Monas)

"Kemudian ada pendelegasian kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Monas, dan Kemayoran, yang baru dilepaskan pengelolaannya adalah Monas. Mekanisme itu yang nanti akan kami periksa," katanya.
 
ADITYA MUSTAQIM | ANDRE SAPUTRA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments