hero
Seniman asal Aceh, Rasyidin Wig Maroe menampilkan pertunjukan pantomim di hadapan siswa SD Negeri Mojosongo VI Solo, Jawa Tengah, Senin (9/12/2019). Aksi memperingati Hari Antikorupsi Sedunia tersebut

EDITOR : OCTOBRYAN

10 Desember 2019, 10:10 WIB

INDONESIA

"Pada Hari Internasional ini, saya mendesak orang di mana saja untuk terus bekerja pada solusi
inovatif untuk memenangkan perang melawan korupsi dan untuk memastikan sumber daya yang
berharga dapat melayani masyarakat dunia." 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres 

Tahukah kamu apa itu korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sudah pasti tindakan ini sangat merugikan negara karena dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi di semua lapisan masyarakat.

Dikutip dari situs PBB, setiap tahun sekitar $ 1 triliun dihabiskan untuk suap, sedangkan sekitar $ 2,6 triliun dikorupsi, jumlah ini setara dengan lebih dari 5 persen GDP global.

Sejumlah aktivis dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRASI) melakukan aksi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/12/2019). Dalam aksinya para aktivis mendesak ketegasan Kejari untuk memproses seluruh dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi. (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)

Di negara-negara berkembang, menurut Program Pembangunan PBB, uang yang hilang karena korupsi diperkirakan 10 kali lipat dari jumlah bantuan untuk pembangunan.

Karena keresahan inilah akhirnya Majelis Umum PBB mengadakan sidang ke-55. Melalui Resolusi 55/61 pada 6 Desember 2000, isi sidang ini memandang perlu merumuskan instrumen hukum internasional terkait antikorupsi. Instrumen hukum internasional itu diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan korupsi secara efektif.

Setelah susunan rangcangannya rampung, perjanjian itu kemudian diajukan ke Majelis Umum PBB untuk disetujui. Sekretaris Jendral PBB kala itu, Kofi Annan menyatakan, perjanjian yang telah ini merupakan sebuah terobosan besar dalam upaya mengembalikan aset negara yang dikorup oleh orang tak bertanggungjawab.

Terlebih bagi negara-negara berkembang, yang khawatir bila praktik korupsi justru akan membuat kesejahteraan masyarakat terenggut.

Aktivis mahasiswa dari Transparansi Institut (TI) membagikan bunga pada aksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Tugu Adipura, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (9/12/2019). Mereka membagikan bunga untuk mengajak masyarakat agar mengawasi praktik korupsi, sekaligus menyatakan keprihatinan terhadap Budi Budiman sebagai tersangka kasus korupsi dan hingga kini masih menjabat Walikota Tasikmalaya dan belum ditahan KPK. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Perjanjian itu menetapkan tindakan suap, penggelapan, dan pencucian uang publik sebagai sebuah tindakan kejahatan. Ketetapan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya UU di setiap negara yang akan mengurangi praktik korupsi serta membuat pemerintah di masing-masing negara membongkar praktik korup di segala lini, dan mengembalikan hasil kejahatan korupsi itu kepada negara.

Di dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa segala bentuk tindakan penghalangan penyelidikan merupakan sebuah kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama di tingkat internasional untuk mengantisipasi tindakan korupsi, menyelidiki, dan menuntut para pelakunya.

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan murid seusai menyaksikan drama bertajuk Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57 Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2003 Majelis Umum PBB menggelar Konvensi Anti-Korupsi di rapat ke-58 PBB melalui Resolusi 58/4.

"Praktik korupsi sangat melukai perasaan kaum miskin. Korupsi menjadi penyebab utama memburuknya perekonomian suatu bangsa, dan menjadi penghalang upaya mengurangi kemiskinan dan pembangunan," Ujar Kofi Annan di hadapan 191 anggota Majelis ketika itu.

Komisi III DPR Agun Gunanjar (kanan) dan Divisi Hukum ICW Kurnia Ramadhana (kiri) menjadi narasumber diskusi pada hari Anti Korupsi Sedunia di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (9/12/2019). Ikatan Alumni Universitas Indonesia mengadakan diskusi dengan tema " Arah Pemberantasan Korupsi Era Jokowi Ma'aruf ". (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Empat puluh hari kemudian, PBB menyetujui Perjanjian Anti-Korupsi pertama di dunia. Perjanjian tersebut ditandatangani di Merdia, Meksiko pada 9-11 Desember 2003.

Akhirnya tanggal 9 Desember merupakan Hari Anti-Korupsi Internasional. Dua pilar PBB, UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) dan UNDP (United Nations Development Programme) ditunjuk sebagai perwakilan dalam memerangi korupsi.

(BACA JUGAHikayat Tukang Bakso dan Nepotisme di Hari Peringatan Antikorupsi)

Hingga kini PBB terus menggunakan tema yang sama, “Bersatu Melawan Korupsi” saat peringati Hari Antikorupsi dan akan terus mendukung Agenda 2030, yang menjadi tulang punggung kampanye. Selain itu, kampanye juga akan melibatkan generasi muda. 

NUGRAHANTO MARGO

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments