hero
Presiden Joko Widodo berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019. (ANTARA)

EDITOR : OCTOBRYAN

6 November 2019, 18:15 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Presiden Joko Widodo angkat bicara soal ditemukannya fakta desa 'siluman' di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani imbas adanya kucuran Dana Desa.

Jokowi menilai jika benar keberadaan desa itu fiktif, maka ia memerintahkan bawahannya untuk menindak oknum yang terlibat.

"Kita ini negara besar, mengelola 74.800 desa memang tidak mudah, tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga fiktif, kalau ketemu ya tangkap," ujar Jokowi di Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) berbincang dengan Mendagri Tito Karnavian (kedua kanan), Menlu Retno Marsudi (kedua kiri) dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas. (ANTARA)

Menindaklanjuti perintah itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim gabungan untuk mengecek isu empat desa siluman di Sulawesi Tenggara. Desa itu, selama ini diduga menikmati uang dari program dana desa.

 "Tim sudah bergerak, bersama Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara," tegas Tito di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Ilustrasi desa di Indonesia (ANTARA)

Mekanisme pendataan dana desa, lanjut Tito, selama ini diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Kemendagri tidak bisa secara langsung mengecek puluhan ribu desa yang ada di Indonesia.

"Kami tidak memiliki kemampuan mengecek seluruh desa yang ada, jadi kami membentuk tim kerjasama dengan provinsi," tambahnya.

Tito menegaskan, jika terbukti ada kucuran dana yang digunakan namun desa tersebut tidak ada. Maka, jelas ada tindak pidana korupsi dan segera dilakukan proses hukum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 November 2019. (ANTARA)

"Termasuk, ketika nantinya ada pemalsuan KTP, segala macam fiktif, maka pemalsuan dikenakan pidana," tegasnya.

Program Dana Desa sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2015. Sejak saat itu, pemerintah mengklaim telah menggelontorkan dana sebesar Rp 257 triliun hingga kini.

TIM LIPUTAN

1

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments