hero
(ANTARA)

EDITOR : FEBRY ARIFMAWAN

6 September 2019, 13:55 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak secara tegas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan dilakukan DPR. RUU inisiatif DPR yang telah disahkan dalam sidang paripurna ini dinilai beresiko melumpuhkan kerja KPK.

Dalam konferensi pers yang digelar Kamis sore, disebut ada 9 persoalan yang menjadi fokus KPK sehingga mereka menolak RUU ini. Persoalan-tersebut antara lain terancamnya independensi KPK, penyadapan yang dipersulit dan dibatasi, dan pembentukan dewan pengawas yang dipilih dari DPR.

Selain itu potensi persoalan lain adalah dibatasinya sumber penyelidik dan penyidik, diharuskannya koordinasi penuntutan perkara korupsi dengan Kejaksaan Agung.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, memberikan keterangan pers tentang revisi UU KPK yang akan dilakukan DPR, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/9/2019). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Beberapa point terakhir adalah perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, dan dihilangkannya kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan. 

“Kami menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk. Bukan tanpa sebab, semua kejadian yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo. 

Sejumlah aktivis menggelar aksi selamatkan KPK di Jakarta, Kamis (5/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut dicoretnya capim KPK yang memiliki cacat etik. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Terkait kondisi ini, KPK akan segera melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo yang meminta presiden sebelum menyetujui RUU ini, membahasnya terlebih dahulu dengan para ahli, akademisi dari perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga terkait. “Presiden mohon lebih bijaksana untuk mempertimbangkan suara dari banyak tokoh maupun dari banyak komponen bangsa yang sebenarnya menyerukan itu. Mohon betul supaya suara itu didengar. Saya pikir lebih arif kalau itu dilakukan,” lanjut Agus.

Meski demikian KPK yakin presiden tidak akan menyetujui RUU tersebut sesuai dengan pernyataan presiden sebelumnya bahwa ia tidak akan melemahkan KPK. Dalam konferensi pers kali ini Agus Rahardjo didampingi oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

NADIA SOEKARNO | ARIS SATYA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments