hero
(ANTARA)

EDITOR : FEBRY ARIFMAWAN

14 Juni 2019, 17:15 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Sidang perdana gugatan Pilpres 2019 sudah dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat 14 Juni 2019. Pada sidang ini, tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membacakan poin-poin tuntutan (petitum) secara bergantian. Dimulai oleh Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, dan Teuku Nasrullah. 

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi membacakan 15 petitum. Salah satu poin tuntutan menyebut adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh capres petahana, Joko Widodo. Hal ini disampaikan salah satu kuasa hukum paslon 02, Denny Indrayana.

"Yang dihadapi oleh paslon capres dan cawapres Prabowo-Sandiaga Uno bukanlah paslon 01, tetapi sebenarnya adalah presiden petahana Joko Widodo yang menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power)," kata Denny saat membacakan gugatan di mimbar MK.

Denny menyebut abuse of power yang dimaksud adalah penyalahgunaan anggaran negara dan aparatur negara."Paslon 01 telah melakukan kecurangan pemilu yang tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi sudah bersifat TSM," kata Denny.

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kedua kanan) saat mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Perihal penyalahgunaan kekuasaan ini juga disinggung oleh Bambang Widjojanto. Mantan Komisioner KPK ini memberi contoh kenaikan gaji PNS. “Kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS bukanlah bagian dari kebijakan jangka panjang pemerintahan Jokowi. Namun, lebih merupakan kebijakan jangka pendek dan pragmatis Presiden Petahana Joko Widodo yang juga Capres Paslon 01," ungkap Bambang.

Oleh karena itu, Denny memohon MK memutus secara adil agar pemilu bisa berjalan sebagaimana amanat konstitusi. “Kandidat dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil," ujar Denny.

Tim kuasa hukum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 selaku pihak terkait Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Tri Medya Panjaitan (tengah) bersiap mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

Dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pilpres 2019 yang dikemukakan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi mendapat tanggapan berbeda dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari. “Saya pikir cerita abuse of power-nya enggak paham hukum tata negara. Misalnya soal naik gaji. Dalam masa jabatan presiden dia berhak menaikan gaji dari tahun pertama hingga tahun kelimanya,” ujar Feri kepada NETZ, Jumat sore. 

“Soal berkampanye dan pada hari berikutnya melaksanakan tugas negara juga boleh. Itu yang namanya keuntungan menjadi petahana. Dimana-mana begitu,” lanjut peraih gelar magister perbandingan hukum Amerika dan Asia di William and Mary Law School, Virginia ini.

Feri bahkan melihat tuntutan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi lemah karena lebih banyak mengedepankan asumsi namun minim alat bukti. “Klaim yang tidak diiringi alat bukti tidak akan ditanggapi hakim. Apalagi hanya berlandasan emosi, misalnya soal naik gaji, itu kan semestinya diketahui oleh kuasa hukum BPN. Jadi kalau mau menang harus benar-benar bersiap pada sidang pembuktian,” pungkas Feri.

TIM LIPUTAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments