hero
(ANTARA)

EDITOR : FEBRY ARIFMAWAN

14 Mei 2019, 16:45 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Dalam sidang putusan praperadilan yang digelar Selasa siang, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romy mencabut gugatannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Romy mencabut gugatan ini lewat surat tertulis yang diserahkan kuasa hukumnya kepada hakim ketua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Meski mencabut gugatannya, hakim tunggal Agus Widodo tetap membacakan putusannya terkait praperadilan yang diajukan Romy. Hasilnya, praperadilan Romy ditolak sepenuhnya. Kuasa hukum Romy, Maqdir Ismail mengakui baru menerima surat pencabutan praperadilan dua jam sebelum sidang putusan digelar.  

Maqdir menepis anggapan bahwa pencabutan gugatan ini karena kliennya sudah menduga akan kalah di praperadilan. “Enggak-enggak, beliau masih yakin kok. Kami pun juga masih yakin,” ujar Maqdir.

Kuasa hukum Romahurmuziy, Maqdir Ismail (kiri) memberikan berkas kepada Hakim tunggal Agus Widodo (kanan) pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Hakim tunggal Agus Widodo menggugurkan praperadilan yang diajukan Romahurmuziy alias Rommy. Agus menyebut pokok perkara yang menjerat Rommy sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga praperadilan digugurkan. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Maqdir mengaku konsentrasi mereka adalah soal penyadapan tanpa surat perintah. Menurutnya setiap tindakan aparat penegak hukum itu harus berdasarkan surat perintah. “Akan tetapi kan hakim tadi menyatakan bahwa penyelidikan itu bukan objek praperadilan. Tapi persoalannya bukan penyelidikannya itu yang menjadi persoalan. Kami persoalannya adalah ketika penyidik melakukan suatu tindakan tanpa surat perintah itu melawan hukum,” lanjut Maqdir. 

KPK tidak mempermasalahkan surat pencabutan praperadilan Romy, namun putusan hakim tetap diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bahwa tahapan penyelidikan sampai penyidikan yang dilakukan KPK sudah benar. “Kepastian hukum yang diharapkan oleh KPK dengan adanya pembacaan atau putusan dari hakim tunggal adalah untuk menjelaskan kepada publik bahwa apa yang dilakukan KPK itu sudah benar sudah sesuai ketentuan yang berlaku prosedural dan profesional,” kata Kepala Biro Hukum KPK, Setiadi.

Dengan ditolaknya praperadilan Romy, hakim menyatakan penetapan tersangka oleh KPK telah sah secara hukum. Selain itu, penyelidikan yang dilakukan oleh KPK juga dinilai sah menurut hukum.

PRIHARDANI PURBA | ARI PRIAMBODO

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments