hero
(ANTARA)

EDITOR : FEBRY ARIFMAWAN

23 April 2019, 20:45 WIB

JAWA TIMUR, INDONESIA

Musisi sekaligus politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa sore. Sidang lanjutan ini mengadili Dhani dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan musisi Dewa 19 ini terhadap sekelompok massa menjelang acara deklarasi #Ganti Presiden di Surabaya beberapa waktu lalu. 

Pada sidang kali ini, Dhani kembali mendapat support dari istrinya, Mulan Jameela. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Dhani hukuman kurungan 1 tahun 6 bulan penjara. Jaksa berpendapat ujaran idiot yang diucapkan Dhani lewat vlognya memenuhi unsur perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik. 

Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik Ahmad Dhani Prasetyo (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/4/2019). (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Dhani dinilai telah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang perbuatan mentransmisikan dan mendistribusikan konten pencemaran nama baik lewat media sosial. 

Menanggapi tuntutan ini, lewat kuasa hukumnya, Dhani menilai tuntutan jaksa tidak jelas. Sebab dalam tuntutan tersebut, jaksa tidak menyebut nama seseorang yang dirugikan dalam kasus pencemaran nama baik  ini. Padahal dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik, pelapor harus menyebutkan nama orang perorang, bukan kelompok atau badan hukum.

Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik Ahmad Dhani Prasetyo mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/4/2019). (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

“Jaksa mengabaikan fakta persidangan, semua saksi sebagian besar yang diajukan JPU sebagian besar cabut keterangan saksi, bahkan paling signifikan ahli yang dihadirkan jaksa juga mencabut keteranganya dalam BAP,” ujar Kuasa Hukum Ahmad Dhani, Aziz Fauzi.

Sebelumnya, agenda pembacaan tuntutan yang sedianya digelar Kamis 11 April 2019 lalu ditunda karena JPU belum siap. Dalam kasus ini, jpu mendakwa Dhani dengan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang undang RI no.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

YUDHA WARDANA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments