hero
(ANTARA)

EDITOR : FEBRY ARIFMAWAN

20 Februari 2019, 14:55 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait pernyataan Joko Widodo soal data lahan milik Prabowo Subianto yang disampaikan saat debat kedua 17 Februari lalu yang belakangan menjadi sorotan. Luhut berpendapat bahwa pernyataan Jokowi ini sama sekali tidak menyerang pribadi Prabowo.

Menurut Luhut, kepemilikan lahan sudah menjadi data publik yang selaras dengan kebijakan one map policy atau kebijakan satu peta yang diluncurkan pemerintah di era Jokowi-JK. “Enggak juga menyerang. Beliau juga bilang tanahnya Pak Luhut ada kok, dibuka aja. Enggak ada masalah, itu kan sekarang data publik. Sekarang dengan one map policy,” kata Luhut.

BACA JUGA:
Wakil Ketua KPA Bantah Ucapan Dahnil soal Mantan GAM Kelola Lahan Prabowo
YARA Minta Prabowo Bagikan Lahannya di Aceh untuk Korban Konflik​

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Sudirman Said (kanan) saat akan memberikan Pidato Kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/21019). (ANTARA FOTO/Aji Styawan)

Luhut menambahkan bahwa data kepemilikan tanah kini dibuka secara transparan. “Dengan one map policy yang sudah diumumkan, kamu bisa Googling nanti punya si Polan tuh berapa sih propertinya? Dimana saja propertinya?” lanjut Luhut.

Luhut juga memberikan contoh soal tanah yang dimilikinya. “Saya juga punya harta kan. Saya kan enggak bisa bohong kalau misal nanti ditanya. Oh Pak Luhut punya gedung di Kuningan? Emang punya, masa mau disembunyi-sembunyiin,” kata dia.

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) berdialog dengan penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Banjarsari, Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

BACA JUGA:
Sandiaga Sebut Lahan Prabowo Justru Memberi Banyak Manfaat untuk Masyarakat
Walhi Benarkan Adanya Lahan Prabowo Berupa Hutan Pinus di Aceh Tengah

Luhut menilai Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi lupa soal adanya kebijakan satu peta yang mengatasi tumpang tindih lahan dan kepemilikan tanah yang berlebihan. “Mereka lupa bahwa ada one map policy dan itu dibuat bukan baru, wong saya Kepala Staf Presiden kita sudah buat. Tujuannya supaya jangan ada overlapping tanah dan supaya kita tahu siapa saja pemilik tanah yang berlebihan. Ya kan kalau orang punya tanah sampe 500 ribu - 1 juta hektar kan enggak bener juga,” pungkas Luhut. 

Sebelumnya, pernyataan Jokowi yang membuka data lahan milik Prabowo pada debat kedua ramai diperbincangkan. Gara-gara ini pula, BPN melaporkan Jokowi ke Bawaslu karena dinilai menyerang pribadi Prabowo lewat isu kepemilikan lahan di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur. 

PRIHARDANI PURBA | FERGY MAGE

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments