hero
(NET)

EDITOR : ALBERT WILLIANCOEN

5 Desember 2018, 15:01 WIB

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, INDONESIA

Sejumlah keluarga korban Lion Air JT-610 marah dan kecewa terhadap pihak Lion Air terkait salah satu persyaratan yang harus mereka tandatangani dalam proses penyelesaian kompensasi akibat kecelakaan yang menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat ini. Keluarga korban Lion Air PK LQP ini mendatangi kantor DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mengajukan keberatan atas persyaratan yang diajukan pihak Lion Air dan meminta DPRD membantu memberi tekanan terhadap Lion Air agar menghapus klausul tersebut. Suasana emosional sempat terjadi ketika beberapa keluarga korban memberikan keterangan kepada DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Edi Surya, salah satu keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 berikan keterangan terkait syarat-syarat yang diajukan pihak Lion Air sebelum menerima kompensasi kecelakaan Lion Air di kantor DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang, Rabu (5/12). (NET/Irwan Aulia Rahman)

"Itu harusnya keluarga korban berikan saja uang santunan kompensasi selesai tanpa syarat," ujar Edi Surya salah satu keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 di kantor DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Rabu, 5 Desember 2018.

Menurut Edi, dirinya diminta untuk menandatangani berkas yang didalamnya memuat klausul kebal hukum bagi maskapai Lion Air dan perusahaan Boeing beserta 98 pihak terkait lainnya sebagai salah satu prasyarat pembayaran kompensasi kecelakaan Lion Air JT-610. "Syaratnya kalau saya sampaikan disini ada 99 syarat salah satunya kita tidak boleh menuntut ke-apa ke-apa pihak terkait yang ada hubungan dengan Lion," lanjut Edi.

Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya saat berikan keterangan pers di kantor DPRD Bangka Belitung, Pangkalpinang, Rabu (5/12). (NET/Irwan Aulia Rahman)

Pihak DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui ketua DPRD meminta agar Lion Air segera memenuhi kewajibannya untuk memberikan santunan atau kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak membebani keluarga korban dengan berbagai persyaratan yang tidak relevan. "Yang jelas kalo Lion masih mencla-mencle, kami akan ke komisi 5 dan seperti yang disampaikan untuk menghargai saudara kita masyarakat Bangka Belitung boikot saja kalau tidak tuntas," ujar Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya di kantor DPRD provinsi Bangka Belitung.

Amar Fernando, District Manager Lion Air Pangkalpinang saat diwawancara awak media terkait persyaratan yang harus dipenuhi keluarga korban sebelum menerima santunan/kompensasi kecelakaan Lion Air. (NET/Irwan Aulia Rahman)

Sementara pihak Lion Air sendiri membantah telah memasukkan klausul tersebut dan menyatakan tidak tahu menahu. "Kalau persyaratan saya kurang mengetahui terkait hal itu dan memang itu bukan dari kita juga poin-poin itu bukan dari Lion Air karena kita juga terkait rilis," kata District Manager Lion Air Pangkalpinang Amar Fernando di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Rabu, 5 Desemeber 2018.

Sebelumnya keluarga korban menolak keras persyaratan yang diajukan Lion Air dalam proses pembayaran kompensasi sebesar 1,25 milyar rupiah yang dinilai sangat memberatkan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Padahal dalam Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 pasal 23 menyebutkan besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini, tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri didalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IRWAN AULIA RAHMAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments