hero
(Antara Foto)

EDITOR : ALBERT WILLIANCOEN

13 November 2018, 17:36 WIB

YOGYAKARTA, INDONESIA

Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta menyatakan telah memberikan sanksi terhadap terduga pelaku kekerasan seksual berinisial HS terhadap mahasiswi UGM, sebut saja Agni saat melakukan studi Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Maluku pada tahun 2017 silam. UGM sendiri telah menarik terduga pelaku dari lokasi KKN dan dianggap gagal, melakukan skorsing terhadap terduga pelaku serta menunda wisuda terduga pelaku yang rencananya akan di gelar pada bulan November ini seraya menepis dugaan bahwa UGM lebih berpihak kepada terduga pelaku.

Kepala Humas Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Iva Ariani saat ditemui awak media di Kampus UGM, Yogyakarta, Jumat (9/11). (NET/Sigit Pamungkas)

"Seandainya penyintas memang merasa belum mendapatkan keadilan, (kami) akan berusaha mencari keadilan siap mendampingi dan mendukung untuk mendapatkan keadilan," ujar Iva Ariani, Kepala Humas UGM di Kampus UGM kepada awak NET, Jumat, 9 November 2018. Iva menambahkan bahwa pihak UGM lebih fokus mendampingi korban dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, dan jika nantinya akan di teruskan ke ranah hukum, pihak UGM siap mendukung dan membantu. 

Sementara itu, usai menggelar kuliah umum di Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta pada Jumat siang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise yang mendapat informasi mengenai kasus kekerasan seksual yang menimpa mahasiswa UGM langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas terkait di DIY. Pihak Kementerian PPPA menyatakan akan melakukan pendampingan terhadap penyintas seraya melakukan pengecekan baik terhadap korban maupun terduga pelaku termasuk kedua korban.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Yembise saat diwawancarai awak media seusai memberikan kuliah umum di fakultas Geografi Kampus UGM, Yogyakarta, Jumat (9/11). (NET/Sigit Pamungkas)

"Apapun yang dilakukan namanya kekerasan seksual yang dilakukan harus berhadapan dengan hukum karena undang-undangnya udah ada, namun sekarang dalam proses mediasi dan diverifikasi untuk mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi antara kedua-nya dan itu ditangani UGM dengan keduanya," kata Menteri PPPA Yohana Yembise di Kampus UGM, Yogyakarta, Jumat siang, 9 November 2018.

Sejalan dengan Kementerian PPPA, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) juga menyatakan keprihatinannya mengenai kasus kekerasan seksual yang menimpa mahasiswi UGM. ORI menilai bahwa UGM tidak membekali mahasiswanya dengan materi perlindungan kekerasan seksual hingga kekerasan fisik pada mahasiswanya sebelum melakukan KKN, hal ini penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat KKN berlangsung. 

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu berikan pernyataan kepada media usai menerima perwakilan Aksi Solidaritas untuk Agni di kantor Ombudsman Republik Indonedia Jalan Monginsidi, Yogyakarta, Sabtu (10/11). (NET/Sigit Pemungkas)

"Dugaan awal dari kami itu adalah penundaan berlarut karena kasus ini sudah terjadi pada bulan Juni 2017 dan sampai sekarang proses penanganan baik terhadap pelaku dan korban belum ada yang tuntas, bahkan tindak lanjut beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari tim investigasi yang dibentuk UGM sendiri tidak dijalankan," ungkap Ninik Rahayu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia kepada awak NET saat menerima perwakilan Solidaritas untuk Agni di kantor Ombudsman Republik Indonesia Jalan Monginsidi, Yogyakarta, Sabtu sore, 10 November 2018.

Senada dengan ORI, salah satu dosen UGM yang mendukung aksi solidaritas untuk Agni meminta kepada pihak UGM untuk memberikan pernyataan publik berisi pengakuan bahwa tindak kekerasan merupakan pelanggaran berat mengingat selama ini belum ada aturan tertulis terkait hal tersebut.

Mahasiswa menandatangani petisi penolakan terhadap kekerasan seksual saat aksi damai Universitas Gadjah Mada (UGM) Darurat  Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (8/11). Dalam aksi yang diikuti ratusan mahasiswa terkait sejumlah kejadian kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa UGM itu mereka menuntut pihak Kampus UGM memberikan saksi yang tegas kepada pelaku kekerasan seksual. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Sementara itu Polda DIY ataupun Polres Sleman hingga berita ini diturunkan belum menerima ada laporan terkait kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi UGM di kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Namun kepolisian menyatakan siap memproses secara hukum kasus tersebut meskipun tempat kejadian perkara berada di Maluku. 

Kabid Humas Polda DIY, AKBP Yuliyanto saat diwawancarai awak NET terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus UGM di Mapolda DIY, Yogyakarta, Selasa (13/11). (NET/Sigit Pamungkas)

"Silahkan mereka mengetahui peristiwa tersebut karena dari laporan polisi harus mengisi form identitas dari korban, kemudian pelakunya kemudian saksi kemudian kronologisnya, itu harus kita masuk di form laporan polisi itu, kalo orang yang melaporkan tidak paham dengan peristiwa itu nanti laporan tidak sesuai dengan faktanya’’ ujar Kabid Humas Polda DIY, AKBP Yuliyanto di Mapolda DIY, Selasa, 13 November 2018.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun 2017 lalu seorng mahasiswi UGM berinisial Agni mendapatkan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh rekannya sendiri saat melakukan program KKN di daerah Maluku. Hingga saat ini kasus kekerasan seksual ini telah mendapat dukungan dari berbagai kalangan untuk meneruskan kasus tersebut ke ranah hukum, hal ini dilakukan karena pihak UGM dinilai tidak transparan dan terkesan menutupi kasus ini.

SIGIT PAMUNGKAS

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments