hero
(ANTARA FOTO)

EDITOR : ALBERT SUMILAT

12 Oktober 2018, 19:12 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menanggapi kabar penolakan sejumlah relawan asing di kota Palu, Sulawesi Tengah. BNPB melakukan hal ini karena relawan asing ini tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah Indonesia untuk masuk ke lokasi bencana. Menurut BNPB, relawan asing yang ingin membantu harus memiliki kualifikasi khusus seperti mampu membantu transportasi udara, genset dan water treatment dan terutama harus berkoordinasi dengan pemerintah dan memiliki mitra lokal.

Kapusdatin dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat berikan keteranga pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (11/10). (NET/Januar Yudha|Alma Silva)

"Ya kita harus atur. Yang tak kalah penting sesuai dengan kebutuhan yang (sudah) kita sampaikan sejak awal," ujar Kapusdatin dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta Timur, Jumat, 12 Oktober 2018.

Klarifikasi dari Sutopo ini sekaligus menjernihkan kabar dari media sosial terkait beredarnya isu diusirnya relawan asing dari lokasi bencana di Sulawesi Tengah. Salah satunya dilontarkan oleh anggota DPR dari fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati dalam postingan di media sosial Instagram @rahayusaraswati pada Jumat, 12 oktober 2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemarin saat dlm perjalanan pulang dari Palu bertemu dgn para relawan luar negeri dari Kanada yang sdh dtg jauh2 ke Indonesia minggu lalu dan menunggu seminggu di Makassar utk mendapatkan lampu hijau utk masuk ke Palu membawa bantuan mesin filtrasi air, hanya untuk diusir keluar lagi setelah mrk tiba di sana. Heran... sungguh heran. Pemerintah seharusnya mengapresiasi relawan asing yang dengan luar biasa terjun langsung membantu korban bencana Palu. Ironis dan terlihat arogansi sikap pemerintah terhadap relawan asing.. bahkan overacting sepertinya, tapi di sisi lain menerima dengan tangan terbuka bantuan barang dan finansial. Ya, memang regulasi yang mengatur tentang keberadaan relawan asing di lokasi bencana ada dan itu untuk keamanan relawan dan keamanan nasional, tapi selama ini regulasi tidak dijalankan konsisten dari Lombok sampai Palu. Belum lagi minimnya sosialisasi aturan itu yang membuat semuanya terlihat tidak jelas. Kondisi negara saat ini sudah kesulitan untuk menutupi kebutuhan korban di Lombok, Palu dan dengan tambahan di Jawa Timur. Relawan asing bisa membawa perlengkapan yang sangat dibutuhkan dan mrk bs kontribusi keahlian masing2 seperti utk SAR. Perlu seberapa parah kondisi korban dan lokasi gempa untuk pintu bantuan dibuka seluas-luasnya? Saran saya regulasi cukup dengan 'police background check certificate' yang dimintakan dari setiap relawan asing dan pastikan mereka berkolaborasi dengan organisasi lokal. Pemerintah juga harus mengedepankan transparansi dalam penyaluran bantuan barang maupun finansial. Berdasarkan informasi Kemenlu ada 18 negara yang memberi bantuan fisik dan finansial untuk korban gempa Palu. KPK perlu mengawasi dan mengawal penyaluran bantuan untuk menghindari penyimpangan. Di Aceh dulu dilakukan, sekarang juga harus. #opinipribadi #AnggotaDPRRI #KomisiVIII #prayforIndonesia #constructivecriticism #masukan

Sebuah kiriman dibagikan oleh R Saraswati Djojohadikusumo (@rahayusaraswati) pada

Postingan Rahayu ini memicu pro dan kontra pada kolom komentar, salah satu yang kontra adalah komen dari akun @kalebchristian_ yang mencurigai postingan ini "menggoreng" isu relawan asing terhadap pemerintah yang mana pemerintah dan masyarakat sama-sama bekerja keras dan mampu menangani keadaan. Namun pada sisi lain, postingan ini mendapat lebih banyak dukungan dari para follower-nya, yang mempertanyakan sikap pemerintah dalam menangani relawan asing yang masuk ke daerah bencana.

BACA JUGA:

Masa Tanggap Darurat Bencana Sulawesi Tengah Diperpanjang

Polemik terkait relawan asing yang akan melakukan tugas kemanusiaan di lokasi bencana di Palu, Donggala dan Sigi ini berawal dari informasi adanya relawan asing yang masuk tanpa koordinasi ke lokasi bencana, bahkan diduga ada 8 warga negara asal Tingkok yang memalsukan surat undangan dari Bupati Sigi untuk bisa masuk ke lokasi bencana.

Sejumlah anggota relawan Humanitarian Aid asal Swiss tiba di Rumah Sakit Anutapura Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (7/10). Relawan asing itu akan membantu rumah sakit setempat dalam sanitasi air dan lingkungan setelah terkena dampak gempa bumi. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

"Ternyata para relawan asing ini tetap ke Palu lewat jalur darat. Oleh karena itu tim Kemenlu berkoodinasi denan BAIS, Imigrasi dan BNPB meminta kontak Bupati Palu Sigi. (dan) kami dapat kabar (mereka) sudah keluar dari wilayah Palu," imbuh Sutopo dalam konferensi persnya.

Selain relawan asal Tiongkok, masih ada 14 Warga Negara Asing (WNA) yang tidak memiliki jaringan mitra lokal dan ingin masuk ke lokasi bencana di kota Palu, Sulawesi Tengah. Ke-14 WNA ini diantaranya 5 orang berasal dari Nepal, 8 orang dari Meksiko dan seorang asal Australia. Ada aturan main yang harus disepakati oleh para relawan asing yang datang membantu korban bencana di suatu negara, tidak hanya Indonesia, negara lain-pun juga memiliki prosedur yang harus dipenuhi sebelum masuk ke lokasi bencana.

BNPB mencatat sedikitnya ada 15 negara yang membantu proses pengangkutan alat yang dibutuhkan dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah, oleh karena itu pemerintah berterima kasih atas bantuan tersebut.

JANUAR YUDHA | ALMA SILVA

1

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments