hero
(YOUTUBE)

EDITOR : FEBRY ARIFMAWAN

13 September 2018, 15:20 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Belakangan ini netizen ramai membicaraan iklan pemerintah Presiden Joko Widodo yang tayang di bioskop. Di twitter bahkan muncul tagar #HilangkanIklanJokowi. Pemicunya adalah penayangan iklan hasil pembangunan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Tak sedikit yang menyebut iklan itu sebagai bagian dari kampanye Presiden Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Menanggapi pro dan kontra ini, Kemenkominfo menyatakan bahwa mereka hanya menjalankan amanat Undang-undang yakni sebagai humas pemerintah. 

Iklan pencapaian pemerintah yang tayang di bioskop. (YOUTUBE)

“Salah satu tugas yang diemban (Kemenkominfo) adalah menjadi humas pemerintah, government public relation. Menjadi humas pemerintah berarti menyampaikan kepada masyarakat apa-apa saja program-program kegiatan, capaian-capaian sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintahan saat ini,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu. 

“Kebetulan saja pemerintahan saat ini adalah Jokowi-JK dan kebetulan pula Pak Jokowi maju lagi di pencapresan tahun depan, tapi kami tidak dalam posisi mengkampanyekan Pak Jokowi,” lanjut Ferdinandus.

Iklan pemerintah di bioskop ini dikritik pedas oleh sejumlah politikus, utamanya dari kubu oposisi. Salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Melalui akun twitter-nya Fadli mencuit:

 

 

Sementara itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga mengkritik pedas iklan di bioskop tersebut.

Kemenkominfo membantah semua tudingan soal adanya motif politik di balik iklan ini. “Kalau dikatakan tidak tepat, apanya yang tidak tepat? Kita tahu 2018 tahun politik, 2019 tahun politik, kalau ngomong yang tidak tepat, artinya kita tidak akan bekerja?” kata Ferdinandus.

Ferdinandus sendiri menanggapi hujan kritik yang mengarah pada pemerintah dengan santai. “Kami selalu melihat dari aspek positif bahwa ada tanggapan komentar dari publik netizen dari pihak oposisi dan seterusnya itu wajar dalam dinamika demokrasi,” katanya. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu. (NET/Yogi Gandanaya)

Mengenai pemilihan iklan di bioskop, Kemenkominfo menganggap bioskop merupakan tempat yang yang efektif dan efisien untuk menyampaikan capaian program pemerintah.

“Bioskop itu terukur jumlahnya, bayangkan yang datang di studio bioskop satu bioskop 200 orang itu sudah pasti menonton karena iklan layanan itu disajikan oleh pengelola bioskop itu biasanya 15 menit sebelum film dimulai,” kata Ferdinandus. 

“Kenapa kami memilih bioskop? Untuk saat ini pertumbuhan penonton film Indonesia luar biasa. Januari sampai Agustus itu sudah 30 juta penonton. kami menilai bahwa pemilihan bioskop adalah jalan yang pas dan tepat,” lanjutnya.

HAFIED RANGGA/YOGI GANDANAYA

2

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments