hero
(NET/Yudha Eriyanto)

EDITOR : FEBRY ARIFMAWAN

15 Agustus 2018, 20:40 WIB

INDONESIA

ASEAN Intergovernmental Commision on Human Right (AICHR) atau Komisi Antar Pemerintah Negara ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar pelatihan bagi perwakilan 10 negara ASEAN selama dua hari di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelatihan kali ini difokuskan pada pencegahan tindakan penyiksaan yang acap kali justru dilakukan aparatur penegak hukum dalam penyidikan kasus atau pada saat terpidana menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Sesuai dengan Konvensi PBB tentang anti penyiksaan, tindakan penyiksaan dalam penegakan hukum merupakan pelanggaran HAM. Pada pertemuan ini, Indonesia mendapatkan apresiasi positif karena selangkah lebih maju dibanding negara ASEAN lain dalam upaya penegakan hukum dengan tetap memperhatikan HAM dari pelaku tindak pidana.

Wakil Indonesia untuk AICHR, Dinna Wisnu. (NET/Yudha Eriyanto)

“Kami dapat mengumpulkan berbagai macam metode sebenarnya untuk menjaga suasana di lapas jauh dari kekerasan, mulai dari monitoring kerja petugas lapas, sampai pengaturan gizi untuk narapidana,” ujar Wakil Indonesia untuk AICHR, Dinna Wisnu kepada Yudha Eriyanto dari NET di Semarang, Rabu 15 Agustus 2018.

“Juga menjaga kesehatan narapidana, kegiatan pembinaan. Jadi cukup banyak hal yang kita di Indonesia taken for granted atau menganggap itu hal yang biasa, ternyata di negara lain itu satu hal yang lebih dari biasanya mereka alami,” lanjut Dinna.

Perwakilan AICHR dari berbagai negara ASEAN. (NET/Yudha Eriyanto)

Meski masih banyak kekurangan dalam upaya penegakan hukum dari kepolisian dan pelaksanaan rehabilitasi terpidana oleh Kementerian Hukum dan HAM, namun kedua institusi ini terus berupaya berbenah. Kedua institusi ini juga membuka layanan pengaduan sebagai bentuk transparansi publik serta pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan.

“Jadi bagi penyidik pun sekarang ada itu biro wassidik yang memang tugasnya mengawasi peraturan pelaksanaan wassidik. Ada propam, ada paminal, ada ombudsman yang banyak sekali mengawasi kinerja kita,” kata Kasubag Operasi Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, AKBP Muslimin Ahmad.

AICHR merupakan salah satu badan di ASEAN yang mengurusi hak asasi manusia. Badan tersebut dibentuk dari tahun 2009 dan dikuti oleh seluruh anggota Negara ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, enam negara sudah meratifikasi konvensi PBB tentang anti penyiksaan, kecuali Singapura, Malaysia, Myanmar, dan Brunei Darussalam.
 
YUDHA ERIYANTO

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments